Bank Indonesia menetapkan BI Rate Sebesar 6,5%

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI Rate pada level 6.5%. Keputusan tersebut didasari pada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perekonomian terkini, beberapa faktor risiko yang masih dihadapi, dan prospek ekonomi ke depan. Dewan Gubernur memandang level BI Rate saat ini masih konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi ke depan dan tetap kondusif untuk menjaga stabilitas keuangan serta mendorong intermediasi perbankan. Evaluasi terhadap kinerja dan prospek perekonomian secara umum mengarah pada kondisi yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2011 dan tahun 2012 diperkirakan akan meningkat dengan sumber pertumbuhan yang semakin berimbang. Tekanan inflasi yang meningkat akhir-akhir ini lebih banyak bersumber dari inflasi kelompok volatile foods, sementara inflasi inti masih relatif terkendali. Menghadapi masih adanya risiko terkait derasnya aliran modal dan besarnya ekses likuditas domestik, Dewan Gubernur menegaskan bahwa penerapan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial menjadi sangat penting untuk pengelolaan makroekonomi secara keseluruhan serta untuk membawa inflasi pada sasaran yang ditetapkan, yaitu 5%±1% pada tahun 2011 dan 4,5%±1% pada tahun 2012.

Dewan Gubernur mencatat bahwa proses pemulihan ekonomi global sepanjang tahun 2010 terus berlanjut meskipun cenderung melambat dan dengan kecepatan yang tidak merata di berbagai kawasan. Ekonomi negara emerging markets menunjukkan pemulihan yang lebih kuat dibandingkan negara maju. Kondisi ini mendorong negara maju menempuh kebijakan moneter yang longgar sementara negara emerging markets cenderung menerapkan kebijakan yang lebih ketat. Perkembangan ini berdampak pada derasnya arus modal masuk ke negara emerging markets, termasuk Indonesia. Dewan Gubernur terus memantau perkembangan yang terjadi di Eropa dan pengaruhnya terhadap ekonomi dan keuangan Indonesia yang sejauh ini relatif terbatas.

Di sisi domestik, Dewan Gubernur berpandangan bahwa perekonomian Indonesia di tahun 2010 menunjukkan akselerasi pemulihan ekonomi yang cukup baik. Pencapaian kinerja ekonomi tersebut didukung oleh stabilitas makro dan sistem keuangan yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi di triwulan IV-2010 diperkirakan lebih baik dari triwulan sebelumnya, sehingga pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan tahun 2010 diperkirakan sebesar 6%. Perbaikan ekonomi tersebut ditopang oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga , tingginya permintaan ekspor, dan membaiknya investasi . Di sisi Neraca Pembayaran, pertumbuhan ekspor yang tetap kuat serta aliran modal masuk, baik dalam bentuk PMA maupun investasi portfolio yang masih kuat membawa dampak pada peningkatan surplus Neraca Pembayaran Indonesia. Dengan perkembangan tersebut, cadangan devisa sampai dengan akhir November 2010 tercatat sebesar USD 92,759 miliar atau setara dengan 6,96 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Di sisi harga, tahun 2010 diwarnai oleh tekanan inflasi yang cenderung meningkat. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada November 2010 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,6% (mtm) atau secara tahunan tercatat sebesar 6,3% (yoy). Relatif tingginya inflasi tersebut terutama disebabkan oleh inflasi volatile foods, terkait terbatasnya pasokan beberapa komoditas pangan, seperti beras dan kelompok aneka bumbu sehubungan dengan pola musiman memasuki musim paceklik. Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK pada akhir tahun 2010 diperkirakan akan sedikit melampaui kisaran sasarannya sebesar 5±1%. Sementara itu, inflasi inti masih relatif terkendali pada tingkat 4,31% pada November 2010. Sejauh ini, tekanan inflasi dari sisi eksternal antara lain dari kenaikan harga komoditas internasional, seperti kenaikan harga emas dan gula, dapat dikompensasi dengan kecenderungan apresiasi nilai tukar Rupiah.

Stabilitas sistem perbankan tetap terjaga disertai dengan terus meningkatnya pertumbuhan kredit. Industri perbankan tetap solid sebagaimana tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) dan terjaganya rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross di bawah 5%. Intermediasi perbankan juga semakin membaik tercermin dari pertumbuhan kredit yang hingga akhir November 2010 mencapai 21,8% (yoy). Pertumbuhan kredit modal kerja semakin terakselerasi dan ke depan pertumbuhan kredit tetap akan diarahkan kepada sektor yang produktif. Dengan perkembangan tersebut dan sesuai dengan rencana bisnis bank, untuk keseluruhan tahun 2010 pertumbuhan kredit diperkirakan mencapai 22%-24%. Peningkatan kredit terutama didorong oleh membaiknya keyakinan pelaku ekonomi terhadap prospek perekonomian.

Ke depan, perkembangan ekonomi domestik diperkirakan akan terus membaik. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 diperkirakan akan terakselerasi dan dapat mencapai kisaran 6,0%-6,5%. Sementara, pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2012 diperkirakan mencapai kisaran 6,1%-6,6%. Pertumbuhan tersebut didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, investasi yang membaik, serta masih solidnya kinerja ekspor seiring dengan masih kuatnya pertumbuhan di negara mitra dagang, terutama di kawasan Asia. Di sisi harga, Dewan Gubernur memperkirakan inflasi di 2011 dapat diarahkan pada kisaran sasarannya, yaitu 5%±1% pada tahun 2011 dan 4,5%±1% pada tahun 2012. Meskipun demikian, Dewan Gubernur tetap mewaspadai beberapa faktor risiko terhadap pencapaian sasaran inflasi tersebut maupun prospek makroekonomi ke depan, seperti kecenderungan peningkatan permintaan yang lebih cepat dari penawaran, kenaikan harga komoditas internasional, maupun kemungkinan gangguan produksi serta distribusi bahan kebutuhan pokok. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia akan menekankan penerapan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial untuk menghadapi risiko inflasi tersebut, serta masih derasnya arus modal masuk dan tingginya ekses likuditas domestik. Beberapa langkah yang sedang dipersiapkan Bank Indonesia untuk mitigasi dampak negatif dari arus masuk modal asing dan sekaligus memperkuat ketahanan sistem perbankan antara lain terkait dengan pengaturan GWM valas dan vostro account (rekening giro Rupiah yang dimiliki oleh non-residen di bank domestik). Koordinasi kebijakan bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang selama ini berjalan erat akan terus diperkuat.