13 Maret 2011

DAFTAR NAMA BANK DI MALAYSIA

Berikut kami sajikan daftar nama-nama Bank di Malaysia :
  1. Bank Negara Malaysia  
  2. Export-Import Bank of Malaysia Berhad (Exim Bank)  
  3. Perwira Affin Bank Berhad 
  4. PhileoAllied Bank  
  5. Southern Bank Group Home Page  
  6. Weng Yip Bank 

G-20 Bahas Isu Perbaikan Sistem Moneter Internasional

Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Agus D. Martowardojo, mewakili delegasi Indonesia dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20, pada tanggal 18-19 Februari 2011, di Paris - Perancis. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20 menyampaikan tekad untuk merespon tantangan yang ada secara konsisten dan terkoordinasi, mengatasi akar penyebab krisis, serta memulihkan pertumbuhan ekonomi global. Indonesia mendukung upaya tersebut yang telah dimulai pada Washington Summit 2009 yang lalu. Sebagai perwujudan dukungan dan tekad tersebut, G-20 menyepakati untuk mengatasi ketidakseimbangan perekonomian global melalui asesmen bersama atas serangkaian indikator yaitu utang pemerintah dan defisit fiskal, pertumbuhan simpanan swasta dan utang swasta, ketidakseimbangan eksternal yang terdiri dari neraca perdagangan dan aliran bersih pendapatan investasi dan transfer, dengan memperhatikan kebijakan nilai tukar, fiskal, moneter dan lainnya.
Negara-negara G-20 juga membahas isu mengenai perbaikan sistem moneter internasional yang saat ini dipandang masih memiliki sejumlah kerentanan. Untuk itu, G-20 menyepakati program kerja di 2011 terkait penguatan sistem moneter internasional yang mencakup langkah-langkah penanganan aliran modal yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan di masing-masing negara maupun secara regional atau global, serta perbaikan pengelolaan likuiditas secara global untuk meningkatkan kemampuan pencegahan dan penanganan krisis baik di tingkat negara maupun regional dan global.

Dalam pembahasan sistem moneter internasional, Indonesia menyampaikan dukungan agar terdapat kemajuan dalam perbaikan sistem moneter internasional khususnya terkait upaya mengatasi volatilitas arus modal. “Dalam hal ini, Indonesia memandang permasalahan capital flow perlu di respon secara utuh yaitu baik dari sisi negara penerima maupun dari sisi negara sumber arus modal tersebut. Indonesia juga mengharapkan agar G-20 dapat melanjutkan upaya yang telah dilakukan di tahun lalu yaitu mengembangkan jaring pengaman keuangan global (Global Financial Safety Net) khususnya dengan mencari kemungkinan tersedianya pendekatan secara struktural guna mengatasi systemic shock, serta mencari cara untuk lebih meningkatkan efektifitas Regional Financing Arrangements (RFAs) seperti Chiang Mai Initiative yang telah ada di regional ASEAN”, demikian disampaikan Darmin Nasution.

Sebagai bagian dari koordinasi kebijakan secara global untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan dan berimbang, G-20 pada tahun 2011 ini merencanakan untuk mengevaluasi kembali arah dan pencapaian dari komitmen-komitmen masing-masing negara pada Seoul Summit 2010, antara lain dengan cara sejauh mana masing-masing negara konsisten dengan panduan indikatif yang akan disepakati pada pertemuan bulan April 2011 mendatang.

Terkait kelanjutan reformasi di sektor keuangan, negara G-20 menegaskan rencana implementasi standar Basel III untuk perbankan sesuai tenggat waktu yang telah disepakati. Disamping itu, G-20 akan bekerjasama dengan institusi dan fora internasional lainnya untuk menghasilkan rekomendasi dan tindak lanjut yang konstruktif dalam menghadapi masalah gejolak harga komoditas energi dan pangan seperti melalui regulasi dan supervisi pasar derivatif komoditas tersebut. Selain upaya untuk meningkatkan kualitas pengaturan transaksi di pasar komoditas tersebut, G-20 juga menggarisbawahi permasalahan di pasar komoditas pangan perlu ditangani dengan meningkatkan investasi di sektor pertanian.

11 Maret 2011

ISTILAH PERBANKAN SYARIAH

Akad 
Pertalian ijab dengan qabul menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objek

Al-mashnu 
Barang pesanan dalam transaksi istishna

Al-muslam fihi 
Komoditas yang dikirimkan dalam transaksi salam

Al-muslam ileihi 
Penjual dalam transaksi salam

Al-muslam 
Pembeli dalam transaksi salam

Al-mushtashni’
Pembeli akhir dalam transaksi ishtisna’

Amil  
Petugas pendistribusi zakat

As-shani
Produsen/supplier dalam transaksi ishtisna’

Fiisabilillah
Orang yang berjuang di jalan Allah

Gharim 
Orang yang berutang dan kesulitan untuk melunasinya

Halal 
Sesuatu yang diperbolehkan oleh Islam

Haul
Cukup waktu satu tahun bagi pemilikan harta kekayaan seperti perniagaan, emas, ternak, sebagai batas kewajiban membayar zakat

Hiwalah
Pemindahan atau pengalihan hak dan kewajiban, baik dalam pengalihan piutang atau utang, dan jasa pemindahan / pengalihan dana dari satu entitas kepada entitas lain

Ibnusabil  
Orang yang dalam perjalanan

Ijarah 
Perpindahan kepemilikan jasa dengan imbalan yang sudah disepakati menurut para fuqaha’. Ijarah ini memiliki 3 (tiga) unsur:

- Bentuk yang mencakup penawaran atau persetujuan

- Dua pihak pemilik aset yang disewakan dan pihak yang memanfaatkan jasa dari aset yang disewakan

- Objek dari akad ijarah, yang mencakup jumlah sewa dan jasa yang dipindahkan kepada penyewa

Ijarah operasional: Akad ijarah yang tidak berakhir dengan pemin-dahan kepemilikan dari aset yang yang disewakan kepada penyewa

Ijarah muntahiya bittamlik 
Akad ijarah yang berakhir dengan opsi berpindahnya kepemilikan aset yang disewakan kepada penyewa.

Ijarah muntahiyah bittamlik dapat berbentuk:

- Ijarah muntahiyah bittamlik yang memindahkan hak kepemilikan aset yang disewakan kepada penyewa–jika penyewa menginginkan hal tersebut–dengan harga yang diwakili oleh pembayaran sewa yang dilakukan oleh penyewa selama jangka waktu penyewaan. Pada akhir jangka waktu penyewaan dan setelah cicilan terakhir dibayar, maka hak milik sah aset yang disewakan secara otomatis berpindah kepada penyewa atas dasar akad baru.

- Ijarah muntahiyah bittamlik yang memberikan hak kepemilikan kepada penyewa atas aset yang disewakan pada akhir jangka waktu penyewaan atas dasar akad baru dengan harga tertentu, yang mungkin merupakan harga simbolis

- Perjanjian ijarah yang memberikan penyewa salah satu dari 3 (tiga) opsi berdasarkan pembayaran sewa yang dilakukan oleh penyewa a. Membeli aset yang disewakan dangan harga yang ditentukan berdasarkan pembayaran sewa yang dilakukan oleh penyewa;

b. Pembaruan ijarah untuk jangka waktu yang baru; atau

c. Mengembalikan aset yang disewa kepada pemilik objek sewa

Infak : pemberian sesuatu yang akan digunakan untuk kemaslahatan umat

Ishtisna’ 
Kontrak penjualan antara al-mustasni (penjual akhir) dengan al-shani (pemasok) dimana al-shani– berdasarkan suatu pesanan dari al-mustasni–berusaha membuat sendiri atau meminta pihak lain untuk membuat atau membeli al-masnu (pokok) kontrak, menurut spesifikasi yang disyaratkan dan menjualnya kepada al-mustasni dengan harga sesuai kesepakatan serta dengan metode penyelesaian di muka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu eaktu di masa depan. Ini merupakan syarat dari kontrak ishtisna’ sehingga al-shani harus menyediakan bahan baku atau tenaga kerja.

Kesepakatan akad ishtisna’ mempunyai ciri-ciri sama dengan salam karena dia menentukan penjualan produk tidak tersedia pada saat penjualan, namun ketidaksamaannya terletak pada harga ishtisna’ yang tidak dibayar ketika diselesaikan. Ishtisna’ juga memiliki ciri yang sama dengan penjualan biasa karena harga biasa dibayar dengan kredit. Ciri ketiga akad ishtisna’ sama dengan ijarah karena tenaga kerja digunakan pada keduanya.


Istishna paralel : Jika Al-mustashni (pembeli akhir) mengizinkan alshani (pemasok) untuk meminta pihak ketiga (subkontraktor) untuk membuat al-mashnu atau jika pengeturan tersebut bisa diterima oleh kontrak istishna itu sendiri, maka al-shani bisa melakukan kontrak istishna kedua guna memenuhi kewajiban kontraknya kepada kontrak pertama. Kontrak kedua ini disebut istishna paralel

Kafalah : akad penjaminan yang diberikan oleh kaafil (penanggung/ bank) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makhful ‘anhu, ashil)

Kaafil 
Pihak yang memberikan jaminan untuk menanggung kewajiban puhak lkain dalam akad kafalah

Ma’jur : objek sewa dalam transaksi ijarah

Makful : penerima jaminan dalam akad kafalah

Muallaf : orang yang baru memeluk agama Islam

Mudharabah 
Perjanjian kerjasama untuk mencari keuntungan antara pemilik modal dengan pengusaha (pengelola dana). Perjanjian tersebut bisa saja terjadi antara deposan (investment account) sebagai penyedia dan dan bank syariah sebagai mudharib. Bank syariah menjelaskan keinginannya untuk menerima dana investasi dari sejumlah nasabah, pembagian keuntungan disetujui oleh kedua belah pihak sedangkan kerugian ditanggung oleh penyedia dana, asalkan tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran syariah yang telah ditetapkan, atau tidak terjadi kelalaian di pihak bank syariah. Kontrak mudharabah dapat juga dilaksanakan antara bank syariah sebagai penyedia dana atas namanya sendiri atau khusus atas nama deposan, pengusaha, atau para pengrajin lainnya termasuk petani, pedagang, dan sebagainya. Mudharabah berbeda dengan spekulasi yang berunsur perjudian (gambling) dalam pembelian dan transaksi penjualan.

Mudharabah Mutlaqah 
Investasi tidak terikat.

Mudharabah Muqayyadah 
Investasi terikat.

Mudharib 
Pengelola dana (modal) dalam akad mudharabah; dalam madzhab syafi’i disebut amil

Muqashah
Potongan pembayaran

Murabahah 
Penjualan barang dengan margin keuntungan yang disepakati dan penjual memberitahukan biaya perolehan dari barang yang dijual tersebut. Penjualan murabahah ada dua jenis. Pertama, bank syariah membeli barang dan menyediakan barang untuk dijual tanpa janji sebelumnya dari pelanggan untuk membelinya. Kedua, bank syariah membeli barang yang sudah dipesan oleh seorang pelanggan dari pihak ketiga lalu kemudian menjual barang ini kepada pelanggan yang sama. Pada kasus terakhir, bank syariah membeli barang hanya setelah seorang pelanggan membuat janji untuk membayarnya kepada bank

Musta’jir : penyewa dalam transaksi ijarah

Mustahiq : penerima zakat, Al-Qur’an mengatur bahwa penerima zakat adalah yang disebut sebagai 8 (delapan) asnaf (golongan/ kelompok)

Musyarakah 
Bentuk kemitraan bank syariah dengan nasabahnya dimana masing-masing pihak manyumbangkan pada modal kemitraan dalam jumlah yang sama atau berbeda untuk menyelesaikan suatu projek atau bagian pada projek yang sudah ada. Masing-masing pihak menjadi pemegang saham modal dasar tetap atau menurun dan akan memperoleh bagian keuntungan sebagaimana mestinya. Akan tetapi kerugian dibagi bersama sesuai dengan proporsi modal yang disumbangkan. Tidak diperbolehkan menyatakan sebaliknya.

Musyarakah permanen/tetap 
Musyarakah di mana bagian mitra dalam modal musyarakah tetap sepanjang jangka waktu yang ditetapkan dalam akad tersebut

Musyarakah menurun 
Musyarakah dimana bank memberikan kepada pihak lainnya hak untuk membeli bagian sahamnya dalam musyarakah sehingga bagian bank menurun dan kepentingan saham mitra meningkat sampai menjadi pemilik tunggal dari keseluruhan modal.

Muwakil 
Pemberi kuasa/nasabah dalam transaksi wakalah

Muzakki 
Pembayar zakat

Nisab 
Batas ukuran minimal, jika harta dan perniagaan seseorang telah melebihi batas ini maka zakat terhadap harta dan perniagaan wajib dibayarkan

Nisbah 
Rasio atau perbandingan pembagian keuntungan (bagi hasil) antara shahibul maal dengan mudharib

Qardh (pinjaman)
Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dengan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan dipersyaratkan dalam perjanjian

Qardhul hasan 
Pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian yang bukan merupakan kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman

Riba 
Pengambilan tambahan, baik dalam transaksi maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan ajaran Islam

Riqab 
Hamba sahaya

Bai’ as-salam
Jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran di muka dengan syarat-syarat tertentu

Salam paralel : dua transaksi bai’ as-salam antara bank dengan nasabah dan antara bank dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya secara simultan

Shadaqah
Pemberian sesuatu kepada orang lain dengan mengharap ridho Allah semata

Shahibul maal
Pemilik dana

Sharf : akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi valuta asing pada bank syariah hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai dan tidak diperkenankan untuk tujuan spekulatif

Taukil 
Tugas

Ta’zir : denda yang harus dibayar akibat penundaan pengembalian piutang, dana dari denda ini akan dikumpulkan sebagai dana sosial

Ujrah 
Imbalan

Urbun 
Jumlah yang dibayar oleh nasabah (pemesan) kepada penjual (yaitu pembeli mula-mula) pada saat pemesan membeli sebuah barang dari penjual. Jika nasabah atau pelanggan meneruskan penjualan dan pengambilan barang, maka urbun akan menjadi bagian dari harga.

Wadiah : titipan nasabah yang harus dijaga dan harus dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian barang tersebut

Wadiah yad-dhamanah : titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan

Wadiah yad-amanah : titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan sampai barang titipan tersebut diambil oleh penitip

Wakalah
Akad pemberian kuasa dari muwakil (pemberi kuasa/nasabah) kepada wakil (penerima kuasa/bank) untuk melaksanakan suatu taukil (tugas) atas nama pemberi kuasa

Wakil 
Penerima kuasa/bank

Zakat 
Secara harfiah, zakat berarti keberkahan, penyucian, peningkatan, dan suburnya perbuatan baik. Disebut zakat karena dia memberkahi kekayaan yang dizakatkan dan melindunginya. Di dalam syariah, zakat merupakan suatu kewajiban mengenai dana yang dibayarkan untuk tujuan khusus dan untuk kategori tertentu. Zakat merupakan jumlah tertentu yang telah ditentukan oleh Allah Yang Maha Kuasa untuk mereka yang berhak terhadap zakat sebagaimana telah ditentukan dalam Al-Qur’an. Kata zakat juga digunakan untuk menunjukkan jumlah yang dibayarkan dari dana-dana yang terkena kewajiban zakat.

07 Maret 2011

NPL ( NON PERFORM LOAN)

Kredit macet/non performing loan adalah jumlah kredit yang disalurkan kepada debitur akan tetapi kondisinya tidak dapat tertagih disebabkan beberapa alasan tertentu.

Cara Menghitungnya adalah :
Jumlah kredit bermasalah x 100% (dibagi) Kredit yang disalurkan
Semakin kecil persentase NPL, maka semakin baik kualitas pinjaman dari lembaga tersebut dan dana anda yang ditempatkan terjamin keamanannya.

Terjadinya non performing loan biasanya disebabkan oleh : Kredit disalurkan kepada usaha yang kurang produktif.

1. Jaminan berupa barang (jaminan kebendaan) tidak dapat menjamin pengembalian pinjaman karena sifatnya tidak likuid.
2. Tidak adanya lembaga yang menjamin pengembalian / angsuran dari pinjaman yang diberikan.
3. Tidak ada jaminan bahwa setiap bulan debitur akan mampu membayar.
4. Adanya debitur / nasabah yang nakal.

06 Maret 2011

TINJAUAN KEBIJAKAN MONETER MARET 2011

Prospek ekonomi dunia terus membaik, namun dibayangi oleh tekanan inflasi yang meningkat sejalan dengan tingginya harga minyak dan komoditas pangan dunia. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan lebih tinggi dari perkiraan semula yang didukung oleh membaiknya ekonomi negara maju, sementara ekonomi negara berkembang khususnya emerging markets (EM) masih tetap tumbuh. Sejalan dengan perkembangan tersebut, harga komoditas dunia menunjukkan kecenderungan meningkat yang diwarnai dengan harga minyak yang melambung tinggi. Dengan perkembangan tersebut, tekanan inflasi baik di negara berkembang maupun negara maju cenderung meningkat didorong oleh tren peningkatan harga pangan dan energi. Sementara itu, perkembangan geopolitik di Timur Tengah selain berpengaruh pada harga minyak juga menimbulkan tekanan terhadap pasar keuangan global. Kebijakan Bank Sentral China untuk melakukan pengetatan lebih lanjut juga turut menekan pasar keuangan global. Pengetatan kebijakan moneter dalam merespons perkembangan inflasi tidak hanya terjadi di negara-negara EM tetapi juga mulai diikuti oleh negara-negara maju.  

Prospek ekonomi global yang membaik tersebut berdampak positif terhadap perekonomian domestik, terutama melalui jalur ekspor yang akhir-akhir ini meningkat. Perekonomian domestik pada triwulan I 2011 diperkirakan tumbuh cukup tinggi meskipun lebih lambat dari triwulan sebelumnya. Pertumbuhan pada triwulan I 2011 yang diperkirakan mencapai 6,4% terutama ditopang oleh pertumbuhan ekspor yang masih tetap tinggi, sementara pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi masih positif namun tidak sekuat triwulan sebelumnya. Kinerja ekspor masih tetap tinggi sejalan dengan pemulihan ekonomi global yang masih cukup kuat. Impor juga masih meningkat didorong oleh masih kuatnya permintaan domestik dan eksternal yang masih menguat.  Pertumbuhan konsumsi rumah tangga sedikit tertahan dipengaruhi oleh penurunan pendapatan riil khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah. Perkembangan proyek-proyek infrastruktur yang masih terbatas berdampak pada kegiatan investasi yang cenderung tertahan. Di sisi eksternal, Neraca Pembayaran masih mencatat surplus yang cukup besar. Transaksi modal dan finansial (TMF) diperkirakan masih mencatat surplus, meskipun sempat terjadi outflow di awal triwulan yang dipicu oleh kekhawatiran terhadap tekanan inflasi. Surplus TMF antara lain didukung oleh FDI yang diperkirakan lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya, sementara aliran modal portofolio masih cukup kuat.  Sejalan dengan itu, transaksi berjalan juga masih mengalami surplus terutama didukung oleh tingginya harga komoditas. Dengan perkembangan sisi eksternal yang masih solid tersebut, posisi cadangan devisa pada 28 Februari  2011 tercatat sebesar 99,6 miliar dolar AS atau setara dengan 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Sementara itu, posisi per 3 Maret 2011 tercatat sebesar 101,8 miliar dolar AS atau setara dengan 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Tren penguatan nilai tukar rupiah yang sempat tertahan pada Januari 2011 kembali berlanjut pada Februari 2011. Di samping kembali masuknya aliran modal asing karena positifnya persepsi investor asing terhadap kuatnya fundamental ekonomi Indonesia, penguatan rupiah juga sebagai respons positif terhadap kenaikan BI Rate dan kebijakan Bank Indonesia untuk memberikan ruang bagi penguatan rupiah sebagai komitmen kuat Bank Indonesia untuk pengendalian inflasi. Pada Februari 2011 nilai tukar rupiah menguat sebesar 2,5% (ptp) menjadi  Rp8.818 per dolar AS pada akhir Februari 2011. Apresiasi rupiah sejauh ini belum memengaruhi daya saing Indonesia dari sisi nilai tukar karena pada periode yang sama negara-negara di kawasan juga mengalami penguatan nilai tukar dan bahkan dengan tingkat yang lebih besar.    

Inflasi IHK pada Februari 2011 sedikit menurun, namun risiko tekanan inflasi ke depan masih cukup tinggi. Inflasi IHK pada Februari 2011 mencapai 0,13% (mtm) atau 6,84% (yoy), menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Koreksi harga beras dan cabai akibat membaiknya pasokan sejalan dengan kebijakan Pemerintah, memengaruhi inflasi kelompok volatile foods yang mengalami deflasi sebesar 0,48% (mtm). Sementara itu, tekanan inflasi kelompok administered prices sejauh ini masih minimal yakni mencapai 0,32% (mtm) atau 5,34% (yoy). Namun, Bank Indonesia terus mewaspadai kenaikan inflasi kelompok inti yang mulai meningkat yakni tercatat sebesar 0,31%(mtm) atau 4,36% (yoy), terutama yang selama ini dipengaruhi oleh tingginya inflasi volatile foods dan kenaikan harga komoditas internasional. Indikator ekspektasi inflasi di pasar keuangan mulai terindikasi menurun meski masih tinggi sebagai respons dari kenaikan BI Rate, sementara ekspektasi inflasi di kalangan produsen, pedagang, dan konsumen belum banyak terpengaruh.  Karenanya, Bank Indonesia akan terus menempuh langkah-langkah kebijakan moneter dan makroprudensial, termasuk mengendalikan pengaruh imported inflation tersebut dengan penguatan nilai tukar rupiah. 

Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga yang disertai terus membaiknya fungsi intermediasi perbankan dan likuiditas perbankan yang terkendali. Industri perbankan cukup stabil ditandai oleh terjaganya kondisi permodalan dan likuiditas sebagaimana tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) dan terjaganya rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross di bawah 5%. Intermediasi perbankan juga semakin membaik tercermin dari pertumbuhan kredit yang terus meningkat, yakni pada Januari 2011 mencapai 24,6% (yoy), ditopang oleh pertumbuhan pada seluruh jenis kredit termasuk kredit kepada UMKM.  Tidak ada indikasi bahwa kenaikan BI Rate pada Februari 2011 diikuti dengan kenaikan suku bunga perbankan. Sementara itu, penerapan ketentuan GWM LDR dan GWM Valas  per 1 Maret 2011 telah dapat dipenuhi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Kinerja pasar keuangan domestik membaik setelah sempat tertekan pada awal tahun 2011. Perbaikan pasar keuangan antara lain dicerminkan pada kinerja pasar saham yang mulai pulih dan relatif stabilnya nilai SUN.  Di pasar uang, likuiditas sedikit mengalami penurunan sejalan dengan rekening pemerintah yang kontraktif dan kebijakan stabilisasi nilai tukar.  Dari sisi transmisi kebijakan moneter, suku bunga perbankan belum sepenuhnya merespons kenaikan BI rate di bulan Februari 2011. Sejalan dengan itu, pergerakan suku bunga PUAB O/N juga belum merespons sinyal kebijakan moneter.  Namun, transmisi kebijakan moneter diperkirakan masih akan terus berlanjut mengingat diperlukan waktu untuk melakukan penyesuaian. Selain itu, upaya Bank Indonesia dalam meningkatkan pengelolaan moneter juga akan semakin memperkuat transmisi kebijakan moneter. 

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 4 Maret 2011 memutuskan untuk sementara ini mempertahankan BI Rate sebesar 6,75%.  Keputusan ini tidak mengubah arah kebijakan moneter Bank Indonesia yang cenderung ketat sebagai upaya untuk pengendalian tekanan inflasi yang masih tinggi. Bank Indonesia akan terus mewaspadai perkembangan inflasi ke depan dan menyesuaikan tingkat BI Rate secara terukur pada waktunya. Upaya pengendalian inflasi, khususnya tekanan imported inflation dari kenaikan komoditas internasional, juga diperkuat dengan terbukanya ruang penguatan nilai tukar Rupiah lebih lanjut sejalan dengan membaiknya fundamental ekonomi global. Di samping itu, langkah pengendalian likuiditas melalui penerapan kebijakan makroprudensial dan operasi moneter juga akan terus diperkuat dengan tetap memperhatikan kebutuhan likuiditas perbankan yang sehat, termasuk dengan mulai berlakunya ketentuan GWM LDR dan GWM Valas per 1 Maret 2011. Melalui bauran kebijakan moneter dan makroprudensial  tersebut, serta dukungan  komitmen Pemerintah yang kuat untuk mengatasi tingginya harga komoditas pangan sebagaimana ditunjukkan oleh koordinasi pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK dapat dijaga pada sasarannya yakni 5%±1% untuk tahun 2011 dan 4,5%±1% pada tahun 2012.

05 Maret 2011

PENERAPAN BI RATE

Jadwal Penetapan dan Penentuan

* Penetapan respons (stance) kebijakan moneter dilakukan setiap bulan melalui mekanisme RDG Bulanan dengan cakupan materi bulanan.

* Respon kebijakan moneter (BI Rate) ditetapkan berlaku sampai dengan RDG berikutnya

* Penetapan respon kebijakan moneter (BI Rate) dilakukan dengan memperhatikan efek tunda kebijakan moneter (lag of monetary policy) dalam memengaruhi inflasi.

* Dalam hal terjadi perkembangan di luar prakiraan semula, penetapan stance Kebijakan Moneter dapat dilakukan sebelum RDG Bulanan melalui RDG Mingguan.

Besar Perubahan BI Rate

Respon kebijakan moneter dinyatakan dalam perubahan BI Rate (secara konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 basis poin (bps). Dalam kondisi untuk menunjukkan intensi Bank Indonesia yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran inflasi, maka perubahan BI Rate dapat dilakukan lebih dari 25 bps dalam kelipatan 25 bps.

04 Maret 2011

BI RATE TETAP DI 6.75%

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 4 Maret 2011 memutuskan untuk sementara ini mempertahankan BI Rate sebesar 6,75%. Keputusan ini tidak mengubah arah kebijakan moneter Bank Indonesia yang cenderung ketat sebagai upaya untuk pengendalian tekanan inflasi yang masih tinggi. Bank Indonesia akan terus mewaspadai perkembangan inflasi ke depan dan menyesuaikan tingkat BI Rate secara terukur pada waktunya. Upaya pengendalian inflasi, khususnya tekanan imported inflation dari kenaikan komoditi internasional, juga diperkuat dengan terbukanya ruang penguatan nilai tukar Rupiah lebih lanjut sejalan dengan membaiknya fundamental ekonomi global. Disamping itu, langkah pengendalian likuiditas melalui penerapan kebijakan makroprudensial dan operasi moneter juga terus diperkuat dengan tetap memperhatikan kebutuhan likuiditas perbankan yang sehat, termasuk dengan mulai berlakunya ketentuan GWM LDR dan GWM Valas per 1 Maret 2011. Melalui bauran kebijakan moneter dan makroprudensial  tersebut, serta komitmen Pemerintah yang kuat untuk mengatasi tingginya harga komoditi pangan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK dapat dijaga pada sasarannya yakni 5%±1% untuk 2011 dan 4,5%±1% di 2012. 

Rapat Dewan Gubernur berpandangan prospek ekonomi dunia terus membaik, namun dibayangi oleh tekanan inflasi yang meningkat sejalan dengan tingginya harga minyak dan komoditas pangan dunia. Tekanan inflasi yang semakin tinggi tidak hanya dihadapi negara EM tapi juga dihadapi negara maju. Menghadapi tekanan inflasi yang meningkat tersebut, pengetatan kebijakan moneter tidak hanya terjadi di negara-negara EM tetapi juga mulai diikuti oleh negara-negara maju. Prospek ekonomi global yang membaik tersebut berdampak positif terhadap perekonomian domestik, terutama melalui jalur ekspor yang akhir-akhir ini meningkat. Demikian juga halnya dengan impor yang meningkat didorong oleh masih kuatnya permintaan domestik dan eksternal. Sementara itu, konsumsi rumah tangga dan investasi masih meningkat meskipun tidak sekuat triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut mendukung kinerja transaksi berjalan yang diperkirakan mencatat surplus cukup besar pada triwulan I-2011.  Transaksi modal dan finansial (TMF) diperkirakan juga masih mencatat surplus sejalan dengan masih kuatnya aliran modal masuk, termasuk PMA.  Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada 28 Februari  2011 tercatat sebesar 99,6 miliar dollar AS atau setara dengan 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Sementara itu posisi per 3 Maret 2011 tercatat sebesar 101,8 miliar dollar AS atau setara dengan 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Tren penguatan nilai tukar Rupiah yang sempat tertahan pada Januari 2011 kembali berlanjut pada Februari 2011. Di samping kembali masuknya aliran modal asing karena positifnya persepsi investor asing terhadap kuatnya fundamental ekonomi Indonesia, penguatan Rupiah juga sebagai respon positif terhadap kenaikan BI Rate dan kebijakan Bank Indonesia untuk memberikan ruang bagi penguatan Rupiah sebagai komitmen kuat Bank Indonesia untuk pengendalian inflasi. Pada bulan Februari 2011 nilai tukar Rupiah menguat sebesar 2,5% (ptp) menjadi  Rp8.818 per dolar AS pada posisi 28 Februari 2011. Apresiasi Rupiah sejauh ini belum mempengaruhi daya saing Indonesia dari sisi nilai tukar karena pada periode yang sama negara-negara di kawasan juga mengalami penguatan nilai tukar dan bahkan dengan tingkat yang lebih besar.  

Inflasi IHK pada Februari 2011 sedikit menurun, namun risiko tekanan inflasi ke depan masih cukup tinggi. Inflasi IHK pada Februari 2011 mencapai 0,13% (mtm) atau 6,84% (yoy), menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Koreksi harga beras dan cabai akibat membaiknya pasokan sejalan dengan kebijakan Pemerintah, mempengaruhi inflasi kelompok volatile foods yang mengalami deflasi sebesar 0,48 (mtm). Sementara itu, tekanan inflasi kelompok administered prices sejauh ini masih minimal yakni mencapai 0,32% (mtm) atau 5,34% (yoy). Namun, Bank Indonesia terus mewaspadai kenaikan inflasi kelompok inti yang mulai meningkat yakni tercatat sebesar 0,31%(mtm) atau 4,36% (yoy), terutama yang selama ini dipengaruhi oleh tingginya inflasi volatile foods dan kenaikan harga komoditas internasional. Indikator ekspektasi inflasi di pasar keuangan mulai terindikasi menurun meski masih tinggi sebagai respon dari kenaikan BI-Rate, sementara ekspektasi inflasi di kalangan produsen, pedagang, dan konsumen belum banyak terpengaruh. Karenanya, Bank Indonesia akan terus menempuh langkah-langkah kebijakan moneter dan makroprudensial, termasuk mengendalikan  pengaruh imported inflation tersebut dengan penguatan nilai tukar Rupiah.

Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga yang disertai terus membaiknya fungsi intermediasi perbankan dan likuiditas perbankan yang terkendali. Industri perbankan cukup stabil ditandai oleh terjaganya kondisi permodalan dan likuiditas sebagaimana tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) dan terjaganya rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross di bawah 5%. Intermediasi perbankan juga semakin membaik tercermin dari pertumbuhan kredit yang terus meningkat, yakni pada Januari 2011 mencapai 24,6% (yoy), ditopang oleh pertumbuhan pada seluruh jenis kredit termasuk kredit kepada UMKM. Tidak ada indikasi bahwa kenaikan BI-Rate pada bulan Februari 2011  diikuti dengan kenaikan suku bunga perbankan. Sementara itu, penerapan ketentuan GWM LDR dan GWM Valas per 1 Maret 2011 telah dapat dipenuhi sebagaimana ketentuan yang berlaku. 

Dewan Gubernur memandang sangat penting upaya memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dalam pengendalian inflasi. Menghadapi risiko tekanan inflasi ke depan yang masih cukup tinggi, terutama bersumber dari tingginya harga komoditi internasional dan rencana kebijakan Pemerintah terkait dengan sejumlah komoditi strategis antara lain pengurangan subsidi BBM, koordinasi kebijakan tersebut sebagai bagian penting pengendalian kestabilan harga secara bersama-sama oleh Bank Indonesia dan Pemerintah, termasuk melalui forum Tim Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat Pusat maupun Daerah (TPID). Bank Indonesia memberikan apresiasi akan upaya yang telah dilakukan Pemerintah dalam stabilitas harga pangan dan berharap upaya Pemerintah tersebut akan terus diperkuat. Dalam kaitan ini, Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) ke-2 TPID yang akan segera diselenggarakan, dimaksudkan untuk menyatukan gerak langkah kebijakan dalam rangka memperkuat sisi pasokan dan distribusi komoditas strategis.