G-20 Bahas Isu Perbaikan Sistem Moneter Internasional

Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Agus D. Martowardojo, mewakili delegasi Indonesia dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20, pada tanggal 18-19 Februari 2011, di Paris - Perancis. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20 menyampaikan tekad untuk merespon tantangan yang ada secara konsisten dan terkoordinasi, mengatasi akar penyebab krisis, serta memulihkan pertumbuhan ekonomi global. Indonesia mendukung upaya tersebut yang telah dimulai pada Washington Summit 2009 yang lalu. Sebagai perwujudan dukungan dan tekad tersebut, G-20 menyepakati untuk mengatasi ketidakseimbangan perekonomian global melalui asesmen bersama atas serangkaian indikator yaitu utang pemerintah dan defisit fiskal, pertumbuhan simpanan swasta dan utang swasta, ketidakseimbangan eksternal yang terdiri dari neraca perdagangan dan aliran bersih pendapatan investasi dan transfer, dengan memperhatikan kebijakan nilai tukar, fiskal, moneter dan lainnya.

Negara-negara G-20 juga membahas isu mengenai perbaikan sistem moneter internasional yang saat ini dipandang masih memiliki sejumlah kerentanan. Untuk itu, G-20 menyepakati program kerja di 2011 terkait penguatan sistem moneter internasional yang mencakup langkah-langkah penanganan aliran modal yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan di masing-masing negara maupun secara regional atau global, serta perbaikan pengelolaan likuiditas secara global untuk meningkatkan kemampuan pencegahan dan penanganan krisis baik di tingkat negara maupun regional dan global.

Dalam pembahasan sistem moneter internasional, Indonesia menyampaikan dukungan agar terdapat kemajuan dalam perbaikan sistem moneter internasional khususnya terkait upaya mengatasi volatilitas arus modal. “Dalam hal ini, Indonesia memandang permasalahan capital flow perlu di respon secara utuh yaitu baik dari sisi negara penerima maupun dari sisi negara sumber arus modal tersebut. Indonesia juga mengharapkan agar G-20 dapat melanjutkan upaya yang telah dilakukan di tahun lalu yaitu mengembangkan jaring pengaman keuangan global (Global Financial Safety Net) khususnya dengan mencari kemungkinan tersedianya pendekatan secara struktural guna mengatasi systemic shock, serta mencari cara untuk lebih meningkatkan efektifitas Regional Financing Arrangements (RFAs) seperti Chiang Mai Initiative yang telah ada di regional ASEAN”, demikian disampaikan Darmin Nasution.

Sebagai bagian dari koordinasi kebijakan secara global untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan dan berimbang, G-20 pada tahun 2011 ini merencanakan untuk mengevaluasi kembali arah dan pencapaian dari komitmen-komitmen masing-masing negara pada Seoul Summit 2010, antara lain dengan cara sejauh mana masing-masing negara konsisten dengan panduan indikatif yang akan disepakati pada pertemuan bulan April 2011 mendatang.

Terkait kelanjutan reformasi di sektor keuangan, negara G-20 menegaskan rencana implementasi standar Basel III untuk perbankan sesuai tenggat waktu yang telah disepakati. Disamping itu, G-20 akan bekerjasama dengan institusi dan fora internasional lainnya untuk menghasilkan rekomendasi dan tindak lanjut yang konstruktif dalam menghadapi masalah gejolak harga komoditas energi dan pangan seperti melalui regulasi dan supervisi pasar derivatif komoditas tersebut. Selain upaya untuk meningkatkan kualitas pengaturan transaksi di pasar komoditas tersebut, G-20 juga menggarisbawahi permasalahan di pasar komoditas pangan perlu ditangani dengan meningkatkan investasi di sektor pertanian.