BI RATE TETAP DI 6.75%

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 4 Maret 2011 memutuskan untuk sementara ini mempertahankan BI Rate sebesar 6,75%. Keputusan ini tidak mengubah arah kebijakan moneter Bank Indonesia yang cenderung ketat sebagai upaya untuk pengendalian tekanan inflasi yang masih tinggi. Bank Indonesia akan terus mewaspadai perkembangan inflasi ke depan dan menyesuaikan tingkat BI Rate secara terukur pada waktunya. Upaya pengendalian inflasi, khususnya tekanan imported inflation dari kenaikan komoditi internasional, juga diperkuat dengan terbukanya ruang penguatan nilai tukar Rupiah lebih lanjut sejalan dengan membaiknya fundamental ekonomi global. Disamping itu, langkah pengendalian likuiditas melalui penerapan kebijakan makroprudensial dan operasi moneter juga terus diperkuat dengan tetap memperhatikan kebutuhan likuiditas perbankan yang sehat, termasuk dengan mulai berlakunya ketentuan GWM LDR dan GWM Valas per 1 Maret 2011. Melalui bauran kebijakan moneter dan makroprudensial  tersebut, serta komitmen Pemerintah yang kuat untuk mengatasi tingginya harga komoditi pangan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK dapat dijaga pada sasarannya yakni 5%±1% untuk 2011 dan 4,5%±1% di 2012. 

Rapat Dewan Gubernur berpandangan prospek ekonomi dunia terus membaik, namun dibayangi oleh tekanan inflasi yang meningkat sejalan dengan tingginya harga minyak dan komoditas pangan dunia. Tekanan inflasi yang semakin tinggi tidak hanya dihadapi negara EM tapi juga dihadapi negara maju. Menghadapi tekanan inflasi yang meningkat tersebut, pengetatan kebijakan moneter tidak hanya terjadi di negara-negara EM tetapi juga mulai diikuti oleh negara-negara maju. Prospek ekonomi global yang membaik tersebut berdampak positif terhadap perekonomian domestik, terutama melalui jalur ekspor yang akhir-akhir ini meningkat. Demikian juga halnya dengan impor yang meningkat didorong oleh masih kuatnya permintaan domestik dan eksternal. Sementara itu, konsumsi rumah tangga dan investasi masih meningkat meskipun tidak sekuat triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut mendukung kinerja transaksi berjalan yang diperkirakan mencatat surplus cukup besar pada triwulan I-2011.  Transaksi modal dan finansial (TMF) diperkirakan juga masih mencatat surplus sejalan dengan masih kuatnya aliran modal masuk, termasuk PMA.  Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada 28 Februari  2011 tercatat sebesar 99,6 miliar dollar AS atau setara dengan 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Sementara itu posisi per 3 Maret 2011 tercatat sebesar 101,8 miliar dollar AS atau setara dengan 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Tren penguatan nilai tukar Rupiah yang sempat tertahan pada Januari 2011 kembali berlanjut pada Februari 2011. Di samping kembali masuknya aliran modal asing karena positifnya persepsi investor asing terhadap kuatnya fundamental ekonomi Indonesia, penguatan Rupiah juga sebagai respon positif terhadap kenaikan BI Rate dan kebijakan Bank Indonesia untuk memberikan ruang bagi penguatan Rupiah sebagai komitmen kuat Bank Indonesia untuk pengendalian inflasi. Pada bulan Februari 2011 nilai tukar Rupiah menguat sebesar 2,5% (ptp) menjadi  Rp8.818 per dolar AS pada posisi 28 Februari 2011. Apresiasi Rupiah sejauh ini belum mempengaruhi daya saing Indonesia dari sisi nilai tukar karena pada periode yang sama negara-negara di kawasan juga mengalami penguatan nilai tukar dan bahkan dengan tingkat yang lebih besar.  

Inflasi IHK pada Februari 2011 sedikit menurun, namun risiko tekanan inflasi ke depan masih cukup tinggi. Inflasi IHK pada Februari 2011 mencapai 0,13% (mtm) atau 6,84% (yoy), menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Koreksi harga beras dan cabai akibat membaiknya pasokan sejalan dengan kebijakan Pemerintah, mempengaruhi inflasi kelompok volatile foods yang mengalami deflasi sebesar 0,48 (mtm). Sementara itu, tekanan inflasi kelompok administered prices sejauh ini masih minimal yakni mencapai 0,32% (mtm) atau 5,34% (yoy). Namun, Bank Indonesia terus mewaspadai kenaikan inflasi kelompok inti yang mulai meningkat yakni tercatat sebesar 0,31%(mtm) atau 4,36% (yoy), terutama yang selama ini dipengaruhi oleh tingginya inflasi volatile foods dan kenaikan harga komoditas internasional. Indikator ekspektasi inflasi di pasar keuangan mulai terindikasi menurun meski masih tinggi sebagai respon dari kenaikan BI-Rate, sementara ekspektasi inflasi di kalangan produsen, pedagang, dan konsumen belum banyak terpengaruh. Karenanya, Bank Indonesia akan terus menempuh langkah-langkah kebijakan moneter dan makroprudensial, termasuk mengendalikan  pengaruh imported inflation tersebut dengan penguatan nilai tukar Rupiah.

Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga yang disertai terus membaiknya fungsi intermediasi perbankan dan likuiditas perbankan yang terkendali. Industri perbankan cukup stabil ditandai oleh terjaganya kondisi permodalan dan likuiditas sebagaimana tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) dan terjaganya rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross di bawah 5%. Intermediasi perbankan juga semakin membaik tercermin dari pertumbuhan kredit yang terus meningkat, yakni pada Januari 2011 mencapai 24,6% (yoy), ditopang oleh pertumbuhan pada seluruh jenis kredit termasuk kredit kepada UMKM. Tidak ada indikasi bahwa kenaikan BI-Rate pada bulan Februari 2011  diikuti dengan kenaikan suku bunga perbankan. Sementara itu, penerapan ketentuan GWM LDR dan GWM Valas per 1 Maret 2011 telah dapat dipenuhi sebagaimana ketentuan yang berlaku. 

Dewan Gubernur memandang sangat penting upaya memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dalam pengendalian inflasi. Menghadapi risiko tekanan inflasi ke depan yang masih cukup tinggi, terutama bersumber dari tingginya harga komoditi internasional dan rencana kebijakan Pemerintah terkait dengan sejumlah komoditi strategis antara lain pengurangan subsidi BBM, koordinasi kebijakan tersebut sebagai bagian penting pengendalian kestabilan harga secara bersama-sama oleh Bank Indonesia dan Pemerintah, termasuk melalui forum Tim Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat Pusat maupun Daerah (TPID). Bank Indonesia memberikan apresiasi akan upaya yang telah dilakukan Pemerintah dalam stabilitas harga pangan dan berharap upaya Pemerintah tersebut akan terus diperkuat. Dalam kaitan ini, Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) ke-2 TPID yang akan segera diselenggarakan, dimaksudkan untuk menyatukan gerak langkah kebijakan dalam rangka memperkuat sisi pasokan dan distribusi komoditas strategis.