Menekan syahwat Bankir nakal

Bankir terus mendorong-dorong pemerintah agar menerapkan penjaminan penuh (blanket guarantee)?.

Sejalan dengan krisis keuangan global yang tengah berlangsung, masalah likuiditas kini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain. Untuk menjaga kepercayaan para pemilik dana, banyak negara yang kemudian menerapkan penjaminan penuh.

Kondisi penuh ketidakpastian yang terus terjadi mendorong kalangan perbankan dan pengusaha turut mendesak pemerintah untuk menerapkan penjaminan penuh.

Penerapan penjaminan penuh dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan para pemilik modal agar mau menyimpan dananya di dalam negeri. Apabila krisis keuangan hanya terjadi dalam lingkup terbatas, pemberlakuan penjaminan penuh oleh negara yang mengalami krisis mungkin tidak serta merta akan mendorong larinya modal.

Ketua DPR Agung Laksono dalam pidato pembukaan rapat Paripurna masa sidang II DPR 2008-2009 menyampaikan hal yang sama yaitu perlunya pemerintah menerapkan penjaminan penuh.

Agung menghimbau agar pemerintah melalui Bank Indonesia mengambil langkah-langkah berani dalam rangka menjamin dana nasabah. Salah satunya blanket guarantee.

Dengan sistem ini, maka akan tercipta rasa aman bagi nasabah. Solusi ini, menurut Agung, telah terbukti ampuh diterapkan oleh –negara-negara tetangga Indonesia, seperti Singapura dan Malaysia.

Agung meyakini blanket guarantee tidak hanya mampu mencegah uang nasabah ke luar negeri, tetapi juga menarik kembali uang yang sudah terlanjur “diparkir” di bank luar. “Dengan kebijakan blanket guarantee, maka dana yang diparkir di luar negeri dapat kembali ke Indonesia,” katanya.

Namun, pemerintah sendiri sampai saat ini belum mau merespon desakan penerapan penjaminan penuh itu. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, saat ini pemerintah masih mempunyai utang akibat kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), senilai Rp 600 triliun.

“Jadi tidak mungkin lagi utang itu ditambah. Sekarang ini, pemilik bank dan penanggung jawabnya harus bertanggung jawab penuh untuk menjaga agar banknya tetap sehat. Pemerintah sudah menaikkan jaminan sampai 20 kali lipat, yang penting sekarang hati-hati,“ lanjutnya.

Sebelumnya, Wapres sering mengatakan, ketika 21 Januari 1998 silam pemerintah mengeluarkan blanket guarantee. Tujuannya, agar modal tidak keluar dari Indonesia (capital flight), bunga bisa turun, dan inflasi turun. Apalagi, saat itu bunga mencapai 60 % dan inflasi melonjak hingga 80%. Tapi tujuan itu tidak pernah tercapai dan modal tetap lari.

Menurut dia, penjaminan hanya akan menimbulkan moral hazard seperti yang terjadi sekitar sepuluh tahun lalu.

Sekadar pengetahuan, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia pada tahun 1998 ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan.

Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee).

Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang “Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum” dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang “Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat”.

Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Oleh karena itu maka UU LPS ditetapkan pada 22 September 2004.

Persepsi Ekonom Danareksa Research Institute Bramanian Surendro dalam sebuah artikel menyatakan sangat ironis apabila modal dari Indonesia ke negara tetangga, terutama Malaysia dan Singapura.

Menurut pengamatannya rasio ekspor terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di Malaysia dan Singapura jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia (Malaysia mencapai lebih dari 100 persen sejak tahun 2000, sementara Singapura mencapai lebih dari 220 persen sejak tahun 2004).

Logikanya, jelasnya, dampak krisis global akan lebih dahulu menabrak Malaysia dan Singapura. Dampak yang terjadi seharusnya juga lebih dalam dibandingkan dengan Indonesia. Peme­rintah Singapura bahkan memperkirakan ekonomi Singapura sudah tumbuh negatif pada kuartal ketiga 2008.

Namun, tampaknya persepsi masih lebih mendominasi. Pemilik modal kemungkinan besar masih lebih memilih tempat dengan risiko tinggi, tetapi disertai dengan jaminan yang cukup, daripada tempat dengan risiko lebih rendah, tetapi tidak disertai jaminan yang mencukupi.

Persepsi ini pada akhirnya dapat membawa ekonomi Indonesia menuju krisis. Berkurangnya dana di sistem perekonomian Indonesia akibat dibawa keluar pemiliknya tentu akan membuat aktivitas ekonomi melambat sehingga krisis yang ditakutkan dapat benar-benar terjadi (self fulfilling prophecy).

Sebaliknya, sebutnya, Malaysia dan Singapura yang sebenarnya berpotensi mengalami dampak yang lebih buruk justru terhindar karena berhasil memper­tahankan kepercayaan pemilik dana.

Kejadian pada Bank Century dan juga BPR Tri Panca sebetulnya juga menjadi pelajaran pertama yang harus dipetik oleh otoritas moneter Indonesia. Kalau persoalan ini tidak di urus dengan baik potensi negara kecolongan uang lagi sangat besar.

Pengamat ekonomi Yanuar Rizki melihat kasus Bank Century itu punya potensi untuk mengarah pada BLBI jilid II. Bank Century saat ini tetap berjalan karena sudah diambil alih oleh LPS.

Skema penjaminan yang dilakukan oleh LPS kata Yanuar adalah pengambilalihan. Hal ini dimaksudkan agar LPS tidak mengeluarkan uang yang banyak untuk membayar nasabah. Karena itu boleh dikatakan LPS memiliki keyakinan kalau Bank Century bisa berjalan dan sehat lagi.

Entah apa yang mendasari keyakinan pengambilalihan Bank Century itu. Yang jelas Yanuar merasa skema itu sia-sia. Alasan pengambilalihan itu tidak berdampak sistemik kepada publik. Uang yang dikucurkan LPS yang jumlahnya 1 triliun itu tampaknya akan kembali mengalir ke arah yang tidak jelas.

Yanuar melihat kebijakan pengambilalihan ini akan menjadi salah apabila dana yang disuntikan oleh LPS akan terus menggelembung tapi Bank tidak kunjung sehat dan akhirnya harus dieksekusi. Otomatis, LPS akan mengeluarkan uang lebih banyak karena harus membayar nasabah.

Selain itu, Yang menjadi indikator mengapa Yanuar mengatakan adanya potensi Bank Century mengulang kejadian 10 tahun yang lalu adalah pada saat pengambilalihan tidak pernah jelas aset yang diberikan Bank Century kepada LPS.

“Recovery aset Bank Century menjadi masalah karena menurut pemberitaan asetnya tidak laku dijual. Kalau sampai ini terus-terusan dan tidak bisa diatasi maka akan menjadi BLBI jilid II,” katanya.

Sebagai perbandingan, jika kita tengok proses pengambilalihan AIG oleh Bank Federal Amerika semuanya berjalan terbuka. Ketika Bank Federal pertamakali menyuntikan dana maka AIG langsung menyerahkan aset-aset berharganya yang langsung bisa laku dijual.

Dari situ sebetulnya kita bisa belajar, betapa transparansi sangat diperlukan untuk membenahi perbankan Indonesia. Selain itu, pengambilalihan selalu dimaksudkan untuk kepentingan publik yang lebih luas.

Sumber dan Inspirasi Majalah Adil dan diedit seperlunya dengan keterbatasan pengetahuan yang saya miliki