Featured Posts Coolbthemes

30 Agustus 2013

Bank Riau Kepri Manjakan Nasabah dengan Layanan Mesin ATM Setor Tunai

Bank Riau Kepri, Bank Milik Provinsi Riau dan Kepulauan Riau terus melakukan peningkatan layanan dan inovasi-inovasi perbankan. Untuk memudahkan  nasabahnya yang ingin melakukan penyetoran dihari libur ataupun diluar jam operasional bank, kini telah tersedia mesin setor tunai Cash Deposit Machine (CDM).
Terhitung hari ini Jumat tanggal 30 Agustus 2013 BUMD kebanggan Povinsi Riau dan Kepri dapat melayani nasabahnya yang ingin melakukan penyetoran tunai melalui ATM Cash Deposit Machine (CDM). Hingga saat ini mesin tersebut baru tersedia di Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru, dan selanjutnya akan ditempatkan sebuah mesin di Cabang Pasar Pusat. Dan nantinya jika mesin ini akan ditambahkan disejumlah Kantor cabang lainnya di wilayah Pekanbaru dan daerah lainnya.

Keberadaan Mesin ATM setor tunai saat ini dipandang perlu mengingat keterbatasan waktu dan kesibukan nasabah, dan mesin ATM setor tunai ini akan melayani nasabah selama 24jam.  Sementara itu menurut Direktur Dana dan Jasa Bank Riaukepri Nizam disela acara Launching Mesin CDM, dalam waktu dekat Bank Riaukepri akan memasang dibeberapa tempat yang dianggap padat seperti di Jalan Subrantas, Soekarno Hatta, dan ini semua sebelumnya telah dilakukan survey dan juga tentunya masukan dari nasabah.

21 Juli 2013

Jadwal Kegiatan Kantor dan Operasional Sehubungan Dengan Cuti Bersama dan Libur Hari Raya Idul Fitri 1434 H / Tahun 2013

Sehubungan dengan cuti bersama dan libur Hari Raya Idul Fitri 1434 H/2013 M, dengan ini diberitahukan bahwa seluruh Kantor Bank Indonesia (pusat dan daerah) pada 5 s/d 9 Agustus 2013 tidak beroperasi/ditutup untuk umum, kecuali untuk kegiatan operasional sbb.:
  1. BI-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) & BI-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS)
    1. Hari Kamis, Jumat, tanggal 1 dan 2 Agustus 2013
      Jam Operasional Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS diperpanjang proporsional selama 1 (satu) jam.
    2. Hari Senin dan Selasa, tanggal 5 dan 6 Agustus  2013
      Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS beroperasi secara normal
    3. Hari Rabu s.d. Jumat, tanggal 7 s.d. 9 Agustus 2013
      Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS tidak beroperasi.
    4. Hari Senin, tanggal 12 Agustus 2013
      Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS beroperasi secara normal.
  2. Kegiatan Operasional SKNBI
    1. Hari Senin, tanggal 5 Agustus 2013
      Seluruh Kegiatan Penyelenggaraan SKNBI diadakan sesuai jadwal yang berlaku.
    2. Hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2013
      1. Seluruh Kegiatan Penyelenggaraan SKNBI diadakan, kecuali Kliring Penyerahan Wilayah Kliring Jakarta dan Surabaya, ditiadakan.
      2. Jam Operasional SKNBI diatur sebagai berikut:
        1. Kliring Kredit Siklus 1 dan 2 dilaksanakan sesuai jadwal yang berlaku;
        2. Jadwal Kliring Debet secara lokal ditetapkan oleh masing-masing Penyelenggara Kliring Lokal.
      3. Hari Rabu s.d Jum’at, tanggal 7 s.d 9 Agustus 2013
        Seluruh kegiatan Penyelenggaraan SKNBI ditiadakan
      4. Hari Senin, tanggal 12 Agustus 2013
        1. Seluruh Kegiatan Penyelenggaraan SKNBI diadakan, kecuali Kliring Pengembalian H+1 Wilayah Kliring Jakarta dan Surabaya, ditiadakan;
        2. Jam Operasional SKNBI diatur sebagai berikut :
          1. Kliring Kredit Siklus 1 dilaksanakan sesuai jadwal yang berlaku;
          2. Jadwal Kliring Kredit Siklus 2 diperpanjang proporsional selama 1 (satu) jam;
          3. Jadwal Kliring Debet secara nasional diperpanjang proporsional selama 1 (satu) jam, sementara untuk jadwal Kliring Debet secara lokal ditetapkan oleh masing-masing Penyelenggara Kliring Lokal.
        3. Mekanisme Penyediaan Pendanaan Awal (prefund) untuk Kliring Debet dan Kliring Kredit diadakan sesuai dengan jadwal yang berlaku.
      5. Hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2013
        1. Seluruh Kegiatan Penyelenggaraan SKNBI diadakan sesuai jadwal yang berlaku;
        2. Mekanisme Penyediaan Pendanaan Awal (prefund) untuk Kliring Debet dan Kliring Kredit diadakan sesuai dengan jadwal yang berlaku.
  3. Layanan Kas
    1. Hari Senin dan Selasa, tanggal 5 dan 6 Agustus 2013
      Kegiatan layanan kas terbatas
    2. Hari Rabu s.d. Jumat, Tanggal 7 s.d. 9 Agustus 2013
      Kegiatan layanan kas tidak beroperasi
    3. Hari Senin, tanggal 12 Agustus 2013
      Kegiatan layanan kas beroperasi secara normal

12 Juli 2013

Kesiapan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Jelang Idul Fitri 1434H / 2013

Dalam rangka menyambut bulan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1434 H/ 2013, Bank Indonesia (BI) telah mengantisipasi kebutuhan transaksi masyarakat dengan mempersiapkan sistem pembayaran tunai dan non tunai. Berbagai langkah telah dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan uang tunai, dengan cara mengoptimalkan distribusi dan persediaan uang tunai di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan BI Dalam Negeri. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, selama periode Ramadhan dan Idul Fitri umumnya terjadi peningkatan kebutuhan uang tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Tahun ini diperkirakan akan terjadi kenaikan sekitar 20%, antara lain dipengaruhi oleh faktor pembagian gaji ke-13 PNS/TNI/Polri dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). 

Bank Indonesia memproyeksikan kebutuhan uang masyarakat periode Ramadhan dan Idul Fitri 2013 sebesar Rp 103,1 triliun atau meningkat sebesar Rp 17,4 triliun dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Kebutuhan Uang Pecahan Besar/UPB diproyeksikan sebesar Rp 93,4 triliun dan Uang Pecahan Kecil/UPK diproyeksikan sebesar Rp 9,7 triliun. Bank Indonesia meyakini dapat memenuhi kebutuhan uang periode Ramadhan dan Lebaran tahun ini, baik dari sisi jumlah total maupun jumlah per pecahan. 

Infrastruktur dan layanan sistem pembayaran non tunai juga telah disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan transaksi pembayaran non tunai (RTGS, Kliring) yang volume transaksinya selalu meningkat rata-rata 14% di atas transaksi normal harian. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, sejak 1 Mei 2013, batas maksimum transfer dana melalui Kliring telah ditingkatkan hingga Rp500.000.000 per transaksi. Batas ini juga didukung dengan sistem transfer dana close to real time "Si Kilat" (Sistem Kliring Kini Lebih Cepat). Kliring diharapkan dapat menjadi alternatif bertransaksi secara cepat dan murah. Dalam menghadapi lonjakan transaksi RTGS dan Kliring ini, BI akan bekerja sama dengan Perbankan bahkan akan menambah jam layanan operasional apabila diperlukan.(Bank Indonesia)

11 Juli 2013

BI Rate naik 50 bps menjadi 6,50%

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 11 Juli 2013 memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 50 bps menjadi 6,5%, dengan suku bunga Deposit Facility naik 50 bps menjadi 4,75% dan suku bunga Lending Facility tetap pada level 6,75%.

Kebijakan tersebut ditempuh untuk memastikan inflasi yang meningkat pasca kenaikan harga BBM bersubsidi dapat segera kembali ke dalam lintasan sasarannya. Bersamaan dengan kebijakan tersebut, Bank Indonesia juga memperkuat bauran kebijakan. Pertama, melanjutkan stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai kondisi fundamentalnya dan menjaga kecukupan likuiditas di pasar valas. Kedua, menyempurnakan ketentuan loan to value ratio sektor properti terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) untuk tipe-tipe tertentu. Ketiga, memperkuat langkah koordinasi dengan Pemerintah dengan fokus meminimalkan tekanan inflasi serta memelihara stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bank Indonesia meyakini bauran kebijakan tersebut cukup memadai untuk mengendalikan tekanan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan stabilitas sistem keuangan agar momentum pertumbuhan ekonomi dapat tetap terjaga dan bergerak kepada arah yang lebih sehat.

Perekonomian global masih cenderung melambat dan diliputi ketidakpastian yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) diprakirakan tidak sekuat perkiraan semula, meskipun kegiatan produksi dan konsumsi menunjukkan perbaikan. Permasalahan ekonomi Eropa masih belum menunjukan tanda-tanda perbaikan yang berarti. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi China dan India tercatat lebih rendah dibandingkan dengan proyeksinya, meskipun masih masih cukup tinggi. Berdasarkan perkembangan tersebut, perekonomian dunia tahun 2013 diprakirakan tumbuh lebih rendah daripada prakiraan semula menjadi 3,2%. Pada saat yang sama, harga komoditas dunia juga masih cenderung menurun, kecuali harga minyak. Spekulasi terkait kebijakan pengurangan (tapering) stimulus moneter oleh the Fed juga mempengaruhi kondisi keuangan global dan mengakibatkan terjadi pembalikan modal (capital reversal) di negara emerging markets. Di Indonesia, selama bulan Juni terjadi pelepasan penempatan pada SBN dan saham oleh investor asing sebesar USD 4,1 milyar.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2013 diprakirakan pada kisaran 5,8%-6,2%, lebih rendah dari prakiraan sebelumnya 6,2%-6,6%. Di samping melambatnya pertumbuhan pada triwulan II dan triwulan III-2013 yaitu masing-masing menjadi 5,9%, lebih rendahnya prakiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2013 tersebut akibat belum kuatnya ekspor sejalan pertumbuhan ekonomi global dan harga komoditas global yang masih lemah. Konsumsi rumah tangga dan investasi diprakirakan juga sedikit tertahan sebagai dampak menurunnya daya beli akibat belum kuatnya permintaan ekspor dan pasca kenaikan harga BBM bersubsidi. Pertumbuhan ekonomi diprakirakan kembali meningkat pada triwulan IV-2013 dan berlanjut tahun 2014 yang diprakirakan pada kisaran 6,4%-6,8%. 


Di sisi eksternal, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan II-2013 diperkirakan mengalami defisit yang lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Perbaikan NPI ditopang oleh surplus yang cukup besar di Transaksi Modal dan Finansial (TMF), setelah mengalami defisit di triwulan I 2013. Surplus TMF didukung oleh aliran modal masuk investasi langsung dan portofolio seiring dengan persepsi positif terhadap fundamental dan prospek ekonomi Indonesia ke depan. Di sisi lain, sesuai dengan pola musimannya defisit transaksi berjalan pada triwulan II-2013 diprakirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja ekspor masih tertekan karena lemahnya permintaan dan penurunan harga komoditas dunia, sementara impor termasuk impor migas masih meningkat. Cadangan devisa pada akhir Juni 2013 sebesar 98,1 milyar dolar AS atau setara dengan 5,4 bulan impor dan pembayaran Utang Luar Negeri pemerintah, di atas standar kecukupan internasional. 


Nilai tukar rupiah pada triwulan II-2013 mengalami depresiasi sesuai dengan nilai fundamentalnya. Secara point to point, nilai tukar rupiah melemah sebesar 2,09% (qtq) menjadi Rp9.925 per dolar AS, atau secara rata-rata melemah 1,03% (qtq) menjadi Rp9.781 per dolar AS. Seperti halnya pelemahan mata uang negara-negara di kawasan Asia, depresiasi nilai tukar rupiah terutama dipengaruhi penyesuaian kepemilikan non-residen di aset keuangan domestik dipicu sentimen terkait pengurangan (tapering off) stimulus moneter oleh the Fed. Perkembangan ini mengakibatkan pelemahan rupiah sejalan dengan tren pergerakan mata uang negara-negara di kawasan Asia. Bank Indonesia memandang bahwa perkembangan nilai tukar pada saat ini menggambarkan kondisi fundamental perekonomian Indonesia. 


Inflasi pada bulan Juni 2013 meningkat cukup tinggi sebesar 1,03% (mtm) atau 5,90% (yoy). Peningkatan inflasi yang sesuai dengan perkiraan Bank Indonesia tersebut dipicu kenaikan harga BBM bersubsidi, yang kemudian mendorong kenaikan harga kelompok administered prices dan volatile food. Sementara itu, inflasi inti masih terkendali pada level 3,98% (yoy). Bank Indonesia memperkirakan dampak kenaikan harga BBM bersifat temporer sekitar tiga bulan, dengan puncaknya pada bulan Juli 2013, kemudian menurun pada bulan Agustus 2013 dan kembali pada pola normal pada September 2013. Bank Indonesia senantiasa mencermati dan merespon secara terukur tekanan inflasi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, dan bersama dengan Pemerintah terus memperkuat langkah-langkah dalam memitigasi dampak lanjutan kenaikan BBM terhadap inflasi. Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat segera meredam tekanan inflasi sehingga dapat menurun ke dalam kisaran sasaran inflasi 4,5%±1% pada tahun 2014. 


Stabilitas sistem keuangan secara umum tetap terjaga baik, meskipun pasar keuangan domestik sempat mendapat tekanan sebagai akibat sentimen global. Stabilitas sistem keuangan ditopang oleh kinerja industri perbankan yang tetap solid, tercermin pada rasio kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) yang masih tinggi sebesar 18,4% dan berada jauh di atas ketentuan minimum 8%, serta rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross yang masih rendah sebesar 1,95% pada bulan Mei 2013. Sementara itu, sejalan pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat, pertumbuhan kredit hingga akhir Mei 2013 melambat menjadi 21,0% (yoy). Kredit modal kerja dan kredit investasi, meskipun juga berada dalam tren menurun, masih tumbuh cukup tinggi masing-masing sebesar 21,7% (yoy) dan 22,9% (yoy), sedangkan pertumbuhan kredit konsumsi turun menjadi 18,4% (yoy). Bank Indonesia mencermati perkembangan KPR/KPA pada tipe-tipe tertentu tumbuh terlalu tinggi dan dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan (Bank Indonesia)

06 Juli 2013

BI Habiskan USD7,1 Miliar untuk Tahan Rupiah Tidak Tembus Rp10.000

Bank Indonesia (BI) mencatat penurunan cadangan devisa (cadev) sebesar USD7,1 miliar dalam sebulan, dari USD105,2 miliar per akhir Mei 2013, menjadi USD98,1 miliar per Juni 2013.
 
Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo mengatakan penurunan cadangan devisa ini disebabkan karena besarnya arus modal keluar dari Tanah Air, yang mencapai Rp40,1 triliun atau sebesar USD4,1 miliar, yang terdiri dari USD2 miliar di saham dan USD1,98 miliar di pasar SUN (surat utang negara).
“Semua tahu bahwa cadangan devisa ini terkait inflow dan outflow. Tapi hingga akhir Juni 2013 ini ada outflow sekitar USD4,1 miliar. Sehingga cadangan devisanya menurun menjadi USD98,1 miliar,” tukasnya dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2013.

Keluarnya dana-dana investor asing dari Tanah Air ini mau tak mau menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah, yang menurut Agus terus berlangsung sejalan dengan pelemahan mata uang di kawasan. BI mencatat, depresiasi rupiah mencapai 3,01% di tahun berjalan (year to date).
“Meski demikian depresiasi ini relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara di kawasan, seperti Filipina sebesar 4,94%, Singapura 3,97% dan Malaysia 3,13%,” sambung Agus.

Sebagaimana dimuat dalam situs BI, nilai tukar (kurs) tengah rupiah pada perdagangan hari ini tercatat sebesar Rp9.945 per USD. Menurun dibanding kurs tengah perdagangan Senin (1 Juli) sebesar Rp9.934 per USD.
Agus mengatakan, nilai cadangan devisa sebesar USD98,1 miliar tersebut masih cukup untuk memenuhi pembayaran 5,4 bulan impor dan utang pembayaran luar negeri. Jika utang pembayaran luar negeri tidak dimasukkan, maka bisa memenuhi 5,5 bulan impor.

“Nilai cadangan devisa tersebut masih cukup untuk menjaga nilai tukar rupiah,” pungkas Agus. (infobank)

05 Juli 2013

Bank Indonesia Siap Memperkuat Bauran Kebijakan

Bank Indonesia akan memperkuat bauran kebijakan sebagai langkah pre-emptive terhadap kenaikan inflasi akibat dampak kenaikan harga BBM dalam RDG bulanan yang akan datang,” demikian ditegaskan Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, seusai Rapat Dewan Gubernur (RDG) mingguan hari ini. Secara keseluruhan kondisi moneter dan perbankan tetap terjaga ditengah berlanjutnya ketidakpastian keuangan global. Nilai tukar rupiah bergerak stabil dan supply-demand di pasar valas semakin berkembang dengan ketersediaan likuiditas yang cukup. 

Kondisi pasar keuangan juga semakin kondusif. Pelepasan Surat Berharga Negara (SBN) dan saham oleh investor asing semakin kecil dan bahkan telah terjadi net beli asing dalam beberapa hari terakhir. Pada lelang SBN hari ini juga terjadi oversubscribe dengan jumlah penawaran yang masuk Rp 14,1 triliun atau dua kali dari target Rp 7 triliun dan dimenangkan sebesar Rp 9,75 triliun dengan yield yang menggambarkan kondisi pasar. Gubernur Bank Indonesia menambahkan, “Perkembangan ini semakin meyakinkan waktu yang tepat bagi investor untuk melakukan investasi pada aset keuangan di Indonesia.” 

Bank Indonesia terus mewaspadai dan siap menempuh bauran kebijakan secara terukur untuk merespon peningkatan ekspektasi inflasi dan dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM. Inflasi Juni 2013, tercatat 1,03% (mtm) atau 5,90% (yoy) sesuai perkiraan Bank Indonesia dari hasil Survei Pemantauan Harga (SPH) sampai dengan minggu IV – Juni 2013. Kenaikan inflasi terutama berasal dari sebagian dampak kenaikan BBM dan tarif angkutan. Inflasi diprakirakan akan mencapai puncaknya pada bulan Juli 2013 yaitu sekitar 2,30% (mtm) sebagai dampak kenaikan harga BBM dan pola musiman bulan Ramadhan. Inflasi diprakirakan menurun pada Agustus 2013 yaitu sekitar 0,90 % (mtm) dengan menurunnya dampak lanjutan kenaikan harga BBM. Bank Indonesia meyakini bahwa inflasi akan kembali normal pada bulan September 2013 dan diprakirakan akan dapat terkendali di bawah 0,10%

23 Juni 2013

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank

Review Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.


Peraturan: Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank
Berlaku : Tanggal 2 Januari 2013
  1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank mengatur mengenai cakupan kegiatan usaha dan pembukaan jaringan kantor sesuai dengan modal inti Bank yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing perbankan nasional.
  2. Pokok-pokok pengaturan PBI ini meliputi antara lain:
    1. Umum
      1. Bank hanya dapat melakukan kegiatan usaha dan memiliki jaringan kantor sesuai dengan modal inti yang dimiliki.
      2. Ketentuan ini berlaku untuk Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Umum Konvensional dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri (Kantor Cabang Bank Asing – KCBA)
    2. Pengaturan Kegiatan Usaha Bank
      1. Berdasarkan modal inti yang dimiliki Bank dikelompokkan dalam 4 kelompok usaha (Bank Umum Kelompok Usaha – BUKU) sebagai berikut:
        1. BUKU 1, Bank dengan modal inti kurang dari Rp1 Triliun;
        2. BUKU 2, Bank dengan modal inti Rp1 Triliun sampai dengan kurang dari Rp5 Triliun;
        3. BUKU 3, Bank dengan modal inti Rp5 Triliun sampai dengan kurang dari Rp30 Triliun; dan
        4. BUKU 4, Bank dengan modal inti di atas Rp30 Triliun.
      2. Cakupan produk dan aktivitas yang dapat dilakukan BUKU sebagai berikut:
        1. Bank Umum Konvensional
          1. BUKU 1 hanya dapat melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar dalam Rupiah, kegiatan pembiayaan perdagangan, kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama, kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking dengan cakupan terbatas, kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit, dan jasa lainnya, dalam Rupiah. BUKU 1 hanya dapat melakukan kegiatan valuta asing terbatas sebagai pedagang valuta asing
          2. BUKU 2 dapat melakukan kegiatan produk atau aktivitas dalam rupiah dan valuta asing dengan cakupan yang lebih luas dari BUKU 1. BUKU 2 dapat melakukan kegiatan treasury terbatas mencakup spot dan derivatif plain vanilla serta melakukan penyertaan sebesar 15% pada lembaga keuangan didalam negeri;
          3. BUKU 3 dapat melakukan seluruh kegiatan usaha dalam Rupiah dan valuta asing dan melakukan penyertaan sebesar 25% pada lembaga keuangan di dalam dan di luar negeri terbatas di kawasan Asia.
          4. BUKU 4 dapat melakukan seluruh kegiatan usaha dalam rupiah dan valuta asing dan melakukan penyertaan sebesar 35% pada lembaga keuangan di dalam dan di luar negeri dengan cakupan wilayah yang lebih luas dari BUKU 3 (international world wide).
        2. Bank Umum Syariah
          1. BUKU 1 hanya dapat melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar dalam Rupiah, serta kegiatan pembiayaan perdagangan, kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama, kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking dengan cakupan terbatas, kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan, dan jasa lainnya, dalam Rupiah berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. BUKU 1 hanya dapat melakukan kegiatan dalam valuta asing terbatas sebagai pedagang valuta asing.
          2. BUKU 2 hanya dapat melakukan kegiatan produk atau aktivitas dalam Rupiah dan valuta asing dengan cakupan yang lebih luas dan berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. BUKU 2 dapat melakukan kegiatan treasury terbatas mencakup transaksi spot dan kegiatan treasury dasar lainnya berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta melakukan penyertaan sebesar 15% pada lembaga keuangan syariah di dalam negeri;
          3. BUKU 3 dapat melakukan seluruh kegiatan usaha dalam Rupiah dan valuta asing dan melakukan penyertaan sebesar 25% pada lembaga keuangan syariah di dalam dan di luar negeri terbatas di kawasan Asia;
          4. BUKU 4 dapat melakukan seluruh kegiatan usaha dalam Rupiah dan valuta asing dan melakukan penyertaan sebesar 35% pada lembaga keuangan dalam dan luar negeri dengan cakupan wilayah yang lebih luas dari BUKU 3 (international world wide).
      3. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Unit Usaha Syariah mengacu pada kegiatan usaha Bank Umum Syariah sesuai dengan kelompok BUKU dari Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya; dan untuk kegiatan-kegiatan usaha tertentu yang tidak termasuk produk atau aktivitas dasar bank syariah (kegiatan usaha Bank Umum Syariah BUKU 1) hanya dapat dilakukan oleh Unit Usaha Syariah setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
      4. Bagi Bank Umum Konvensional yang melakukan penyertaan kepada Bank Umum Syariah sebesar 5% dari modal Bank atau lebih, diberikan tambahan batasan penyertaan sebesar 5% dari modal Bank sehingga batasan penyertaan modal pada BUKU 2 paling tinggi sebesar 20% dan BUKU 3 sebesar 30% dari modal Bank.
      5. Bank dalam semua BUKU wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan produktif termasuk kredit atau pembiayaan kepada UMKM dengan target tertentu, yaitu:
        1. BUKU 1 paling rendah 55% dari total kredit atau pembiayaan;
        2. BUKU 2 paling rendah 60% dari total kredit atau pembiayaan;
        3. BUKU 3 paling rendah 65% dari total kredit atau pembiayaan;
        4. BUKU 4 paling rendah 70% dari total kredit atau pembiayaan
      6. Pengecualian kewajiban menyalurkan kredit atau pembiayaan produktif diberikan kepada Bank yang memfokuskan diri untuk membiayai kepemilikan rumah untuk kepentingan rakyat paling kurang 75% dari total kredit atau pembiayaan.
      7. Bank wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk melakukan produk/aktivitas tertentu yang bukan merupakan cakupan produk atau aktivitas dasar dan/atau memiliki risiko serta kompleksitas yang tinggi, antara lain penerbitan structure product, penerbitan surat utang ekuitas dan kegiatan jasa sistem pembayaran.
    3. Pengaturan Jaringan Kantor
      1. Persyaratan pembukaan jaringan kantor adalah Tingkat Kesehatan Bank dan alokasi modal inti (Theoretical Capital – TC) sesuai lokasi dan jenis kantor Bank.
      2. BUKU 3 dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis kantor lainnya didalam dan luar negeri terbatas di kawasan Asia. Sedangkan BUKU 4 dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis kantor lainnya di wilayah yang lebih luas dari BUKU 3 (international world wide).
      3. Dalam perhitungan ketersediaan modal inti untuk jaringan kantor, Bank Indonesia menetapkan:
        1. pembagian zona berdasarkan tingkat kejenuhan Bank dan pemerataan pembangunan;
        2. koefisien masing-masing zona; dan
        3. biaya investasi pembukaan jaringan kantor Bank untuk masing-masing BUKU.
      4. Bank wajib menyediakan alokasi modal inti yang cukup bagi seluruh jaringan kantor yang dimiliki bank. Dalam hal Bank tidak memiliki ketersediaan alokasi modal inti yang cukup, Bank tidak dapat melakukan pembukaan jaringan kantor yang baru sampai terpenuhinya peningkatan modal untuk mencukupi alokasi modal inti yang dibutuhkan. Bank masih dapat dipertimbangkan untuk membuka jaringan kantor yang baru apabila bank menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada UMKM minimal 20% atau UMK minimal 10% dari total kredit atau pembiayaan bank serta terdapat upaya pemupukan modal yang dilakukan bank.
      5. Dalam menentukan jumlah jaringan kantor yang dapat dibuka, selain pertimbangan TKS, alokasi modal inti, pangsa UMKM/UMK dan pemupukan modal, Bank Indonesia akan mempertimbangkan:
        1. Memberikan insentif tambahan jumlah jaringan kantor yang dapat dibuka bagi Bank yang memiliki ketersediaan alokasi modal inti yang cukup dan menyalurkan kredit UMKM paling rendah 20% atau UMK paling rendah 10%.
        2. pencapaian efisiensi bank.
      6. Ketersedian alokasi modal inti tidak diberlakukan bagi:
        1. pembukaan Kantor Fungsional yang melakukan kegiatan operasional khusus penyaluran kredit atau pembiayaan kepada UMK;
        2. pembukaan Jaringan Kantor bagi Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusatnya.
      7. Dalam rangka perimbangan penyebaran jaringan kantor, Bank dalam BUKU 3 dan BUKU 4 yang membuka jaringan kantor di Zona 1 atau Zona 2 dalam jumlah tertentu wajib diikuti dengan pembukaan jaringan kantor di Zona 5 atau Zona 6 dengan jumlah tertentu. Kewajiban ini dikecualikan bagi bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemda yang melakukan pembukaan kantor di Zona 1 atau Zona 2 yang merupakan provinsi tempat kedudukan kantor pusatnya.
    4. Rencana Tindak (Action Plan)
      1. Bank wajib menyampaikan rencana tindak penyesuaian kegiatan usaha, kegiatan valuta asing, penyertaan, dan pemenuhan kewajiban penyaluran kredit atau pembiayaan produktif paling lambat akhir bulan Maret 2013.
      2. Rencana tindak yang telah disetujui Bank Indonesia tersebut, akan dijadikan acuan bagi Bank dalam merevisi RBB yang disampaikan paling lambat akhir bulan Juni 2013.
      3. Jangka waktu untuk melakukan penyesuaian produk, aktivitas, dan penyertaan paling lama akhir Juni 2016. Sedangkan bagi BPD jangka waktu penyesuaian paling lambat Juni 2018.
    5. Perlakuan pengawasan terhadap Bank yang mengalami penurunan Modal Inti.
      Bank yang mengalami penurunan Modal Inti sehingga mengalami penurunan BUKU selama 3 bulan berturut-turut wajib menyusun rencana tindak yang dapat berupa penghentian kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan BUKU atau menambah modal. Bank diberikan jangka waktu 1 tahun untuk menyelesaikan pelaksanaan action plan tersebut.
    6. Pengenaan sanksi kepada Bank.
      Pengenaan sanksi kepada Bank mengacu kepada Pasal 52 UU Perbankan atau Pasal 58 UU Perbankan Syariah yaitu teguran tertulis, penurunan peringkat Tingkat Kesehatan, larangan pembukaan jaringan kantor dan/atau pembekuan kegiatan usaha tertentu.
    7. Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, beberapa peraturan dibawah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yaitu:
      1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.5/10/PBI/2003 tanggal 11 Juni 2003 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Penyertaan Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296).
      2. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 huruf b Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/64/KEP/DIR tanggal 7 September 1995 tentang Persyaratan Bank Umum Bukan Bank Devisa Menjadi Bank Umum Devisa.
      3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/64/KEP/DIR tanggal 7 September 1995 tentang Persyaratan Bank Umum Bukan Bank Devisa Menjadi Bank Umum Devisa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, pada saat berlakunya peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini yang mengatur mengenai kegiatan valuta asing bagi Bank.