05 April 2009

MENGAPA DEMOKRASI KITA MAHAL ONGKOSNYA ?

Oleh Jusuf Kalla (Wakil Presiden republik Indonesia)

Di Indoensia ini menurut survey ada 500 pemilu, karena pilkada juga merupakan bagian dari pemilu. Dalam 5 tahun 500 pemilu, 465 pilkada ketingkat II, 33 pilkada tingkat I, pemilu Legislatif fan pilpres. Artinya tiap satu tahun ada 100 pemilu di Indonesia . Apalagi Pilkada yang sangat tinggi mudaratnya, yang menang dapat rumah jabatan, yang kalah kalau tidak dapat Rumah sakit maka ia dapat Rumah Tahanan, atau bisa juga Rumahnya menjadi Rumah duka.

Banyaknya Pemilu di Indonesia menjadikannya sebagai pusat pemilu terbesar di dunia , tentu kita masih ingat semua, betapa repotnya mengurus Pilkada di Makassar, Ternate, Papua, atau di Tuban. Masyarakat satu sama lain saling serang, terus ramai-ramai demo di Jakarta, akhirnya jadi jadi masalah nasional dan MA harus turun tangan. Hampir tiap hari kita lihat di TV kantor KPU diserbu, adu jotos pada saat ada acara Pemilu damai, dan masih banyak lagi cost of social lainnya. Apakah demokrasi itu yang kita inginkan?

Kalau saya kalkulasi 500 pilkada biayanya bisa mencapai rata-rata 200 milyard, termasuk ongkos kampanye, bikin Iklan di TV itu bisa mencapai 150 Triliun. Kalau biaya itu kita pakai untuk import kedelai, membangun jalan dan sebagainya maka sejahterahlah bangsa ini.

Memang diakui demokrasi itu perlu ongkos , tidak ada demokrasi tanpa ongkos, tapi mohon supaya efesienlah saya pernah mewacanakan supaya pilkada kita laksanakan serentak saja, biar hemat, tidak usah pakai kartu pemilih cukup pakai KTP, jumlah TPS dikurangi

Nah bagaimana pemilu yang efisien itu? Dulu sebelum peraturan dari coblos dirubah menjadi Contreng saya pernah tanya kepada anggota DPR: “Kenapa kita masih selalu coblos? Bukan kita tulis? dia jawab “Wah gak bisa. Mesti coblos”, saya bilang “sudah lama kita pakai sistem coblos dan tinggal dua negara di dunia yang pakai sistem Coblos yaitu Indonesia dan Nigeria masa kita tidak ada maju-majunya” Dia tanya “Bagaimana orang yang buta huruf?” saya bilang “Berapa sih orang yang buta huruf di Indonesia,diperkirakan hanya 5% orang buta huruf. Jadi kita ikut yang 5%, bukan yang 95%. Padahal mestinya yang 5% ikut yang 95%kan. Tidak usah menulis. Saya bilang tulis nomor, kolom ke berapa.. contoh: Ismet nomor 7 ya nomor 7. Saya bilang: Orang boleh buta huruf tapi tidak buta angka, kenapa? semua orang bisa pegang uang kok, bisa baca uang, boleh buta huruf tapi tidak buta angka. Dari merubah kebiasaan dari coblos ke contreng saja itu bisa merubah kertas pemilu menjadi lebih kecil, ongkosnya bisa menjadi sepersepuluh hanya merubah satu kata dari coblos ke tandai, atau menulis angka.

Belum lagi tanda pendaftaran, kita masih ngotot mau pakai kartu pemilih, terus apa gunanya KTP? Kartu pemilihkan tidak ada fotonya, KTP ada fotonya, kan lebih bagus. Tapi banyak yang takut kalau ada orang yang ber KTP ganda, memang benar ada orang memiliki 2 KTP, tapi orang yang punya 2 atau 3 KTP, itu justru orang kaya. Kenapa orang kaya? itu karena peraturan, untuk beli tanah di Jakarta, harus ada KTP, mau beli tanah di Makassar mesti ada KTP, mau beli tanah di Surabaya mesti ada KTP. Mesti lihat KTP. Kalau tidak mau beli tanah buat apa punya 2 KTP? Kan ongkosnya mahal mengurusnya. Kalau orang tadi yang punya tanah di mana-mana masa mau pergi memilih juga dua kali, itu hukumnya penjara 5 tahun, masak ada orang mau dipenjara 5 tahun hanya untuk dapat satu suara tambahan.

Jadi jangan suka terlalu mencurigai bangsa ini. Dan apa gunanya tinta saya bilang. Jadi semua kadang perlu kita pikirkan dengan memakai logika, agar demokrasi kita lebih efisien dan workable dan murah ongkosnya. Karena itu saya jamin, kalau kita sanggup laksanakan pemilu hanya tiga kali maka bisa di bawah 10 Triliun ongkosnya. Tiga pemilu, Legislatif, Pilpres dan PILKADA (dilaksanakan secara serentak) akan lebih murah, kalau lebih dari tiga Pemiliu, pasti akan ada masalah.

Reposted from Blognya Jusuf Kalla Wapres RI





49 komentar:

suwung mengatakan...

jadi pengen ke blognya jusuf kala nih... yang ngetikin beliau siapa ya?

eri-communicator mengatakan...

@ yg ngetikannya saya mas suwung (he..he..) mungkin asisiten pribadinya

Blok c No.3 mengatakan...

Setelah gw baca...ternyata gw kaga ngerti apa maksudnya..tapi yang jelas sekarang maen contreng.
Sukseskan pemilu 2009.

Nufransa Wira Sakti, mengatakan...

Pak JK, setuju untuk penggunaan KTP sebagai tanda pemilih. Apabila diimplementasikan, akan terjadi penghematan yang luar biasa.

-Frans-

konco mengatakan...

ini yg bakal jadi sorotan bukan empunya blog tapi JK sang Wapres, tapi dua-duanya sama mantap, apalagi pemilik blog kreatif juga nih, posting ulang artikel orang ngetop, tips juga nih untuk ngibulin google

sungaikuantan.com mengatakan...

tetap golput..... wakakakakaka,,,,,
KTP aja ga punya......
susah amirr.... ngurusnya di Pekanbaru nih.....
coba liat di kota2 lain.. org berlomba-lomba... menyediakan pelayanana KTP gratis dan Online...
eh.. di pekanbaru.. tambah dipersulit......

omgugel mengatakan...

I tak faham ngan politik kat indon tu....

eri-communicator mengatakan...

@ omgugel - jangan sebut kami dengan indon, tapi sebutlah kalian dengan malingsia.
Kite serumpun same-same melayu.

eskopidantipi, mengatakan...

kalo berbicara tentang KTP, gak ada habisnya pak. birokrasinya itu berbelit2 dan ujungnya uang juga…

yg perlu dibenahi dulu paling tidak adalah sistem data base kependudukan. bagaimana setiap WN terdata dengan baik. pelayanan KTP cepat dan mudah. niscaya jika sistem data base kependudukan sudah teradministrasikan dengan baik, suatu saat nanti dengan KTP pun kita bisa memilih…jangan seperti yang terjadi sekarang. hingga saat ini pun saya yakin banyak dari penduduk Indonesia yang belum terdaftar sebagai pemilih…

Dinoe mengatakan...

Titip slm buat pak jk dari singkep he..he..he

asuindo mengatakan...

semua petinggi indo korup bro!! makanya indo bakalan bangkrut ntar!!

eri-communicator mengatakan...

@ dinoe salam sudah disampaikan ke pak jk dia jadi malu katanya seharusnya dia yang titip salam ke dinoe minta dukungan tapi dia sibuk kampanye.

Rohman mengatakan...

Wahhh semangat bwt Jusuf kalla semoga suksess dan menjadi pemimpin yg adil!

Ahyar mengatakan...

sebaiknya kita tidak perlu pakai kartu pemilih tetapi kartu tanda penduduj saja. akan tetapi sistem kependudukan kita saja yang perlu dibenahi dan ditertibkan. Saya lihat, teman-teman saya ada yang ber KTP lebih dari satu.

Anonim mengatakan...

konsekuensi dari demokrasi ya memang terletak dari costnya cuma saya melihat kok jadi kontradiksi memang dengan kondisi negara saat ini, bayangkan dengan biaya yg milyaran rupiah huuffff gede ya costnya, biaya sebesar itu kan bisa digunakan untuk hal lain..

Anonim mengatakan...

Uang sebanyak itu dibuat beli kerupuk pasti banyak.

Anonim mengatakan...

Kirain benar-benar JK ternyata cuma postingan JK di copy paste, penipu nih, dapat trik baru juga nih, ada cara baru selain nembak keyword

pendengardakta mengatakan...

Usulan yang perlu diperhatikan

gadnix mengatakan...

soal kartu pemilihan itu apakah sudah tersosialisasikan bahwa seharusnya KTP juga bisa dipakai sebagai alat identitas sebagai pemilih?? Lalu soal biaya, seharusnya menurut saya yang namanya “caleg” itu tidak perlu banyak-banyak.. anggota dewan tidak perlu banyak-banyak.. supaya efisien..

Anonim mengatakan...

Dari pada duit buat sesuatu yang tidak perlu mendingan duit buat beli beras rakyat, aspal jalan biar mulus, sekolah garatis dll. Tapi kenapa ya kok bangsa ini suka mengeluarkan uang yang tidak ada gunanya??? Bravo perubahan !!!!!

Suara dari Nurani Rakyat mengatakan...

Manfaatkan dan gunakan hak pilih anda untuk satu wakil terbaik sesuai hati nurani " PARTAI HANURA". NO. 1 pojok kiri atas (trims sudah berkenan menerima pesan ini diblog saudara)

obet mengatakan...

dapat dijadikan pembelajaran bagi kita di timor leste.

tonny robbins mengatakan...

ngejagoin siapa nih mas?

musikumusiku mengatakan...

hebat donk sob, sampe wapres kita mampir, good good:thumbsup:. ternyata kutipan artikel pak wapres

nitnot mengatakan...

mana yach Jk-nya? katanya Jk mampiR kecini? ternyata artikelnya JK.. :)

jugangan mengatakan...

blogger yg satu ini suka berpolitik juga yah....

suwung mengatakan...

karena ongkosnya mahal
yang jadi angota dewan yang amanah dong

attayaya mengatakan...

PEMILU LUBER
Pemilihan Umum yang Luar Biasa borosnya

mahendra, mengatakan...

setuju banget pak, KTP memang jadi pilihan yang paling mudah, masuk akal dan simple. saya dukung pemilu di indonesia itu serentak saja, 1-pemilu bupati/walikota 2- pemilu Gubernur 3 pemilu legislatif dan presiden, tapi bagaiman caranya agar serempak semua? karena masa berlaku jabatan mereka sudah terlanjur beda-beda? apa mau ditambahin supaya sama semua? atau malah dikurangi? kalaupun dikurangi apa nanti tidak menimbulkan masalah dikemudian hari?

palawija mengatakan...

biasa mental birokrat nisa dibuat susah ngapain dibuat mudah, bisa dibuat mahal bfapain dibuat murah dst. Saya sangat setuju pemilu menggunakan KTP walaupun belum semua calon pemilih mempunyai KTP hal ini mendorong orang utk memiliki KTP bila ingin memilih

arul mengatakan...

adalagi yg perlu dilakukan, penegakan electoral treshold, sehingga partai2 yg didirikan benar2 bukan asal jadi atau asal bikin. Kasian, kertas suaranya skrg lebih besar dari koran, malah tambah bingungi rakyat.

syamjr mengatakan...

Kalau dalam 5 tahun 500 pemilu, bagaimana dengan Bab VIIb pasal 22E ayat 1 UUD 1945 yang tertulis ” Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebar, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Tidak lama lagi ada dua kali pemilu yaitu Pileg dan Pilpres, karena dilaksanakan pada hari, tanggal dan bulan yang berbeda. Apalagi kalau ditambah dengan pilkada. Apakah yang bapak maksud dengan pernyataan ini bahwa Pemilu sekarang bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan UUD 1945 ?. Menurut saya ya iya laaaah…

syamjr mengatakan...

Kalau dalam 5 tahun 500 pemilu, bagaimana dengan Bab VIIb pasal 22E ayat 1 UUD 1945 yang tertulis ” Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebar, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Tidak lama lagi ada dua kali pemilu yaitu Pileg dan Pilpres, karena dilaksanakan pada hari, tanggal dan bulan yang berbeda. Apalagi kalau ditambah dengan pilkada. Apakah yang bapak maksud dengan pernyataan ini bahwa Pemilu sekarang bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan UUD 1945 ?. Menurut saya ya iya laaaah…

Andika mengatakan...

saya pribadi setuju dengan E-voting. alias menggunakan teknologi informasi.
dengan adanya e-voting ini membuat negara jadi lebih ‘melek’ IT.
selain lebih hemat, tentu lebih efisien. jadi untuk 1 TPS hanya perlu beberapa PC atau laptop.
PC yang diperlukan juga pasti tidak perlu mahal2, yang penting bisa menampilkan gambar, bisa di klik, bisa dikoneksikan dengan jaringan internet.

semoga bisa terealisasi di pemilu yang akan datang

nainggolan mengatakan...

Perjuangkan gimana caranya supaya biaya pemilu ini seefisien mungkin.

miftahrahman, mengatakan...

mahal tapi tak ada arti…

Anonim mengatakan...

eruslah memikirkan bangsa ini utk indonesia lebih maju dgn pemikiran2 yang brilian dr bapak maka indonesia maju dan sejahtera bukan hal mustahil utk dicapai, penghematan yg luar biasa dlm pemilu yg kelihatannya sepele mempunyai efek domino yg besar, seperti pelaksanaan pemilu 3 kali, penggunaan ktp, pembatasan partai dan kampanye, mending buat rakyat semua uang utk pesta demokrasi tersebut, begitukah demokrasi yg cost of socialnya besar, maju utk rakyat, selamat

Anonim mengatakan...

mahalnya ongkos2 sosial yg diakibatkan oleh sengketa pemilu rasanya akan bertambah jika di selesaiakan diluar kpu.

kenapa tidak diberdayakan saja kpu kita? sudah saatnya indonesia membangun sistim institusi kuat dan terpercaya utk mengejar ketertinggalan kita dgn bangsa lain.

institusi KPU butuh ahli penyelesaian sengketa, yg bukan saja krn kecakapannya dalam berbagai peraturan terkait namun jg keluwesan serta atribut lainnya. (anto 91)

Anonim mengatakan...

gmn kalau pemilu diserahkan ke event organizer aja, pak? mungkin akan mahal bayar eo, tapi mereka bisa menekan biaya operasional dengan mekanisme dan juklak yang canggih dan efisien.

maklum, kerjaan mereka kan memang bikin event. dan pemilu ini event yg super besar dan sangat menantang. jadi nanti kpu kerjanya lebih ke kebijakan dan legislasi. saya yakin bisa tertib, hemat dan beradab.
(iskandarjet)

sebuah-blog mengatakan...

Mampir dan berkomentar...

Anonim mengatakan...

yang punya blog mas eri mu gaantikan pak JK nih

syahrir imaluddin, mengatakan...

semoga bisa terwujud dalam waktu yang tidak terlalu. apapun upaya menghem,at uang rakyat untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat harus dapat dilaksanakan. tidak ada yang tridak bisa untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama. ini ide yang cemerlang. demkrasi sih demokrasi. yang menimati pilkada hanya segelintir orang kok

eri-communicator mengatakan...

Pak Jusuf Kalla menyampaikan pesan kepada saya untuk menyampaikan ucapan terimakasih atas semua komentar yang telah saudara berikan.

eppie-cool mengatakan...

terpikir pula, gaimana cara agar rakyat yang tidak terdaftar di DPT bisa diakomodir suaranya agar mereka-mereka ini bisa berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang luar biasa mahalnya ini...kita tunggu terobosan 4 tahun kedepan.....

Anonim mengatakan...

IDE CERMERLANG. AKU SANGAT SETUJU
SAYANGNYA BARU TERLONTAR SEKARANG

Anonim mengatakan...

Saya setuju dgn pendapat pak JK. Berapa banyak biaya yang bisa dihemat seandainya pemilu yang 500 itu disederhanakan. Apapun yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Kalau bisa gampang, ngapain dibuat sulit? Kaalau bisa murah, ngapain musti mahal? BUkankah demikian pak? Itu harapan kami rakyat kecil. Melihat besarnya anggaran yang bisa dihemat, terbayang apa yang bisa kita kerjakan dgn dana tersebut. Apalagi kalau ditambah dgn yang “gak jadi dikorupsi” hahahaha… pasti banyak bgt, dan rasanya tidak lha mustahil merelasisasikan mimpi saudara Jiddan ( yang tinggal di arab saudi). Juga kebayang, pastilah golput akan berkurang, krn itu jg salah satu alasan mereka golput. Selagi bapak memiliki kuasa, alangkah indahnya kalau hal itu diwujudkan. Dan hal itu akan gampang terealisir kalau banyak org memiliki pikiran seperti bapak. Tapi apa itu mungkin? Kami tunggu, mudah-mudahan bukan angins surga yang kami dapatkan tapi kesejahteraan dari dana penghematan pemilu dan bidang lainnya. (Bruno)

Anonim mengatakan...

wiyuuhh, gila ada 500 pemilu, bener-bener buang uang rakyat neeh, hanya untuk perebutan kekuasaan elit2 tinggi di jakarta..

febriayati

Anonim mengatakan...

waah, bisa juga neeh semacam kampanye-nya jusuf kalla....

n3fertiti

Darojatun mengatakan...

Pengen Pemilu yang semudah-mudahnya dan Semurah-murahnya. hayo pikirman, cepetan 5 tahun ini harus kelar. jangan sampe saya nggak milih lagi. masak udah beberapa kali pemilu aku baru bisa ikut cuma di tahun 1997

Poskan Komentar

Berikan Komentar terbaik anda, lebih dari satu komen no problem,sekarang zamannya bebas berekspresi.